Ditargetkan Berlaku Tahun Ini, ERP Bakal Gantikan Sistem Ganjil Genap
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono terus mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya, ERP ini akan menjadi terobosan baru pengganti sistem ganjil genap.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono terus mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya, ERP ini akan menjadi terobosan baru pengganti sistem ganjil genap.
"Ganjil genap akan hilang, itu (ERP) pengganti kebijakan. 2019 ini sudah harus mulai, karena kan ganjil genap umurnya sudah setahun akhir tahun ini," kata Bambang di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (20/3).
-
Mengapa Penerapan ERP di Jakarta terhambat? ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders, " kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Bagaimana sistem upah bagi para Gacong? Karena pemilik lahan merasa terbantu, mereka akan diberi upah yakni dengan hitungan 5 banding satu. Jika mereka bisa mendapatkan 5 pocong, maka upah yang didapat adalah 1 pocong untuk dibawa pulang.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Apa yang menjadi alasan BAKTI menggunakan software SAP? Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis, pada tahun 2018, BLU BAKTI menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp. 12.6 Miliar,” ujar Sudarmanto.
-
Apa program yang dijanjikan Ganjar-Mahfud yang menurut Angga paling tepat untuk menekan angka kemiskinan secara struktural? Terlebih, lewat program satu keluarga kurang mampu satu sarjana dan SMK gratis langsung kerja untuk keluarga miskin diyakini Angga adalah program yang paling tepat untuk menekan angka kemiskinan secara struktural.
-
Kapan BAKTI menggunakan SAP? Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis, pada tahun 2018, BLU BAKTI menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp. 12.6 Miliar,” ujar Sudarmanto.
Selain teknologi ERP sudah ada, sepanjang jalan Sudirman-Thamrin saat ini sudah terdapat berbagai moda transportasi. Dengan diterapkannya ERP sekaligus mengubah budaya masyarakat untuk menggunakan angkutan masal.
"ERP perlu harus dilaksanakan tahun ini. Nah yang sudah mendesak itu kan lintasnya Sudirman-Thamrin," tegasnya.
Sebelumnya, Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) mengenai pengenaan tarif terhadap kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan arteri di Ibu Kota.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengajukan anggaran sebesar Rp 800 juta untuk menyusun rencana teknis pengembangan kebijakan yang ditargetkan mulai dapat diterapkan pada April 2019 mendatang ini.
"Pagu anggaran untuk rencana teknis pengembangan ERP pada 2019 sebesar Rp 800 juta," jelas Sekretaris BPTJ Hindro Surahmat saat mengadakan rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (18/9).
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BPTJ Desak Pemprov DKI Segera Berlakukan ERP
Penerapan ERP Diyakini Tekan Kemacetan Ibu Kota
Rambu Sudah Terpasang, Namun Penerapan ERP Masih Terus Dikaji
Pemprov DKI Optimis Sistem ERP Dapat Terlaksana
Lelang ERP, Pemprov DKI Tunggu Fatwa Kejaksaan Agung
Anies Sebut Transportasi Umum Lebih Penting Dari ERP