Ditjen EBTKE sebut pembangunan PLTP terhambat akibat izin berbelit
Perizinan tersebut dipegang oleh beberapa Kementerian terkait. Selain itu, izin yang harus diurus para investor juga beragam, mulai dari izin panas bumi, izin usaha penunjang, izin penugasan survei pendahuluan, dan izin bahan peledak.
Direktur Panas Bumi Ditjen Energi Batu Terbarukan dan Konservasi energi (EBTKE), Yunus Saifulhak meminta agar perizinan yang berkaitan dengan panas bumi (geotermal) di pusat bisa dipangkas.
Sebab, perizinan tersebut dipegang oleh beberapa Kementerian terkait. Selain itu, izin yang harus diurus para investor juga beragam, mulai dari izin panas bumi, izin usaha penunjang, izin penugasan survei pendahuluan, dan izin bahan peledak.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa tugas utama PTPS dalam Pemilu? Tugas PTPS pemilu yaitu melakukan pencegahan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara, serta penerimaan dan penyampaian laporan pelanggaran dalam Pemilu.
-
Dimana program PTSL dilakukan? Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digencarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kapan PPDB di tingkat SMP negeri di Klaten berakhir? Berbeda dengan wilayah Kabupaten Semarang, puluhan SMP negeri di Klaten justru masih kekurangan siswa. Padahal penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024 telah berakhir pada tanggal 13 Juni lalu.
-
Apa yang ditemukan saat penggalian jalur PDAM di Pandeglang? Sebuah selongsong baja berbentuk meriam ditemukan saat penggalian jalur PDAM kawasan Labuan, Pandeglang pada 1998 silam.
-
Mengapa PLN membangun PLTS di IKN Nusantara? Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan PLTS ini menunjukkan keseriusan pemerintah melalui PLN dalam menyiapkan sistem kelistrikan yang andal dan berbasis pada energi ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik di IKN Nusantara. Hal ini selaras dengan pembangunan IKN sebagai forest city yang hijau dan ramah lingkungan.
"Kita juga ingin izin-izin di daerah yang menghambat dipangkas. mayoritas izin di geotermal itu dulunya 2/3 itu kan orang lain. Sementara itu di ESDM itu, kita sudah mereformasi terkait perizinan itu, dari sekitar 21 perizinan sekarang dihilangkan menjadi 4 perizinan. Itu juga sifatnya rekomendasi yang hubungannya dengan keselamatan kerja," ujar Yunus di kantornya, Jakarta, Kamis (13/10).
Menurutnya, proses perizinan yang berbelit justru membuat keinginan pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) jadi terhambat.
"Dari mulai megang izin sampai jadi nyala listrik itu memang lama. Yang lama itu melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Itu diberikan waktunya 5 tahun. Nanti kalau pun masih belum karena akibat dari pemerintah, action pemerintah terhambat paling maksimum diperpanjang itu satu plus satu. Jadi 7 tahun," tutupnya.
Baca juga:
Jokowi segera lantik menteri ESDM baru, ini kata pejabat ESDM
Luhut desak PLN bangun pembangkit listrik EBT 5.000 MW
Luhut ke Freeport Cs: Jangan main-main, pangkat saya sudah tinggi
Luhut pastikan setop ekspor nikel dan bauksit mulai tahun depan
Luhut akui masih banyak pungli di sektor energi
Pemerintah kaji penentuan harga gas sesuai zonasi wilayah
Relaksasi ekspor hingga 2021 picu kerusakan alam Indonesia