DPR: Impor Pangan untuk Kepentingan Negara
Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali menyayangkan pernyataan yang terkesan menuding partainya bertanggung jawab urusan impor. Dia menegaskan, impor pangan selama ini untuk kepentingan negara.
Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali menyayangkan pernyataan yang terkesan menuding partainya bertanggung jawab urusan impor. Dia menegaskan, impor pangan selama ini untuk kepentingan negara.
Ahmad Ali menekankan, negara melalui presiden dan menteri memiliki pertimbangan yang bersifat komperehensif dalam menentukan kebijakan impor berdasarkan data dan pertimbangan banyak hal, misalnya, soal inflasi, kebutuhan nasional, ketercukupan pangan, dan pemenuhan nasional.
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kenapa bisnis baju bekas impor dilarang di Indonesia? Presiden Jokowi mengungkapkan bisnis baju bekas impor ilegal sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri.
-
Mengapa harga kedelai impor kembali mengalami kenaikan? Harga kedelai impor kembali mengalami kenaikan dan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah.
-
Di mana harga bahan pangan di pantau? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kenapa ekspor telur ke Singapura bisa menjadi bukti keberhasilan Indonesia di pasar dunia? Singapura menjadi salah satu negara dengan standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi, sehingga ekspor ini menjadi salah satu keberhasilan Indonesia di pasar dunia.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
"Keputusan soal impor pangan itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau kepentingan partai politik, atau Nasdem," ujar Ali dalam keterangan pers seperti ditulis Sabtu (16/2).
"Walaupun Pak Enggar sebagai Menteri Perdagangan adalah kader Nasdem, tetapi dia sudah diwakafkan sebagai abdi negara setelah jadi menteri. Kebijakan dia, itu murni soal urusan negara," sambungnya.
Bendahara Umum Partai DPP Partai NasDem ini menyebut bahwa kebijakan impor tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang saja. Tetapi harus melihat hal itu, dalam urusan kepentingan nasional.
"Bila landasan argumen adalah berbasis curiga tanpa data, maka kita akan disesatkan oleh pernyataan Firman. Tidak ada kaitan Nasdem dengan impor pangan, tidak ada orang NasDem yang bergerak dalam urusan bisnis seperti itu," jelasnya.
Ali menyesalkan pernyataan yang menggeneralisasi kepentingan negara dengan kebijakan partai. Pernyataan itu dipandangnya tidak logis dan terkesan sebagai manuver. Tidak ada alasan mengaitkan kebijakan istana dengan Impor pangan urusan kepentingan Partai NasDem.
"Saya kasih contoh begini, apakah ketika Setya Novanto korupsi dana E-KTP itu lantas bisa disebut sebagai tanggung jawab Partai Golkar? Idrus Marham selaku Menteri Sosial ketika ditersangkakan menerima suap, apakah juga bisa kaitkan tanggung jawab Partai Golkar? Kan tidak begitu cara pandanganya," jelasnya.
Ali meminta pihak yang menuding untuk segera mengklarifikasi pernyataan itu karena dianggap tidak pantas, dan merugikan nama Partai NasDem.
"Harus mengklarifikasi pernyataan itu karena tidak etis dan ceroboh. Itu merugikan Partai Nasdem yang sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan urusan impor pangan."
Baca juga:
Menko Darmin Genjot Industri Garmen dan Tekstil Perkuat Ekspor RI
Defisit Neraca Perdagangan Januari 2019 Akibat Pelemahan Ekspor Imbas Perang Dagang
Data BPS: Ekspor Indonesia Turun 3,24 Persen Jadi USD 13,8 Miliar di Januari 2019
Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Australia Ditandatangani Maret 2019
Pertumbuhan Impor 2019 Diprediksi 7,1 Persen
4 Dampak Tak Terduga Mahalnya Harga Tiket dan Kargo Pesawat
Kenaikan Tarif Kargo Pesawat Hambat Ekspor Perikanan RI