DPR minta divestasi saham Freeport tidak melalui IPO
Apabila dipaksakan melalui IPO maka saham Freeport akan tetap dimiliki asing bukan pemerintah Indonesia.
Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, menegaskan divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen tidak bisa dilakukan melalui penawaran saham atau Initial Public Offering (IPO). Menurut dia, apabila dipaksakan melalui IPO maka saham Freeport akan tetap dimiliki asing bukan pemerintah Indonesia.
"Tujuannya agar saham yang dimiliki oleh Indonesia itu meningkat. Kenapa meningkat? supaya peran perusahaan Indonesia meningkat. Oleh karena itu ada kewajiban divestasi," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11).
-
Kapan PT Tera Data Indonusa Tbk melantai di bursa saham? Bahkan pada 2022, saat pandemi berlangsung, perusahaan ini berani mengambil langkah melantai di bursa saham.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Kapan Bursa Karbon Indonesia resmi diluncurkan? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Di mana Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat digelar? Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan, OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan 14 Lembaga Jasa Keuangan menggelar Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang dilaksanakan pada 27-29 Oktober 2023 di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, kata dia, mekanisme IPO juga tidak ada dalam aturan divestasi. Yang ada hanya BUMN ataupun BUMD.
"Kalau tidak ada mekanisme di kontrak berdasarkan ketentuan kami itu tidak usah dilaksanakan," tegas dia.
Seperti diketahui, Freeport berencana mengambil opsi IPO. Padahal, IPO tidak disebutkan dalam kontrak divestasi. Namun, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku siap membeli saham Freeport apabila harganya murah.
Baca juga:
Politisi PDIP: Kasus catut nama bisa bikin saham Freeport anjlok
Menteri Rini mau saham Freeport jika harga cocok
Jika terbukti meminta saham Freeport, Setya Novanto dapat dipidana
ESDM: Tak ada dasar hukum Freeport IPO di bursa saham Indonesia
ESDM desak Freeport divestasikan sahamnya akhir tahun ini