DPR Setujui Tambahan Pagu Anggaran Kemenko Maritim Rp79,25 Miliar
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui kenaikan pagu anggaran Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman tahun 2020 sebesar Rp 79,250 miliar. Persetujuan ini mempertimbangkan atas kinerja Kemenko Maritim dinilai cukup berat ke depannya.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui kenaikan pagu anggaran Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman tahun 2020 sebesar Rp79,25 miliar. Persetujuan ini mempertimbangkan atas kinerja Kemenko Maritim dinilai cukup berat ke depannya.
"Apa kita setuju dengan anggaran yang dipaparkan? Semua setuju ya. Dengan ini, anggaran sudah kita setujui, terima kasih dengan ucapkan Alhamdullilah, rapat kerja saya nyatakan ditutup," kata Pimpinan Banggar, Kahar Muzakir di Ruang Sidang Bamggar DPR RI, Jakarta, Senin (9/9).
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Kenapa Kementerian PUPR mendorong kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air di pulau kecil dan terluar? “Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama dalam pengembangan perencanaan strategis yang berfokus dalam meningkatkan kepedulian pengelolaan sumber daya air terintegrasi di pulau-pulau kecil dan terluar dalam menghadapi perubahan iklim dan kenaikan muka air laut,” kata Basuki dalam The23rd High-Level Experts and Leaders Panel (HELP) on Water and Disasters di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (19/5).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan kenaikan pagu anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp79,250 miliar. Dengan demikian total keseluruhan anggaran menjadi Rp350,79 miliar dari sebelumnya sebesar Rp261,54 miliar diusulkan pada 22 Juli 2019 lalu.
"Saya usulkan tambahan Rp79,250 miliar. Ini berangkat dari pengalaman tahun lalu banyak pengeluaran," kata Menko Luhut.
Sebagai informasi, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah lebih dulu menyetujui pagu anggaran 2020 tiga kementerian koordinator yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polkumham).
Adapun secara rinci, pagu anggaran ketiga kementerian koordinator pada 2020 dinilai Banggar terlihat mengalami penurunan. Hal ini tentunya sejalan dengan visi pemerintah yang ingin melakukan efisiensi belanja pada tahun depan untuk menyehatkan APBN.
Secara rinci, pagu anggaran untuk Kemenko PMK yang disetujui yakni sebesar Rp242,2 miliar. Kemudian untuk Kemenko Perekonomian disetujui pagu anggaran sebesar Rp409,3 miliar dan selanjutnya untuk Kemenko Polkumham DPR menyetujui pagu anggaran sebesar Rp282,7 miliar untuk 2020.
Baca juga:
Menko Luhut Minta Tambahan Anggaran Rp79 Miliar
Menko Luhut: Asing Jangan Dikte Indonesia soal Kelapa Sawit
Menko Luhut Ajak Masyarakat Dukung Karya Anak Bangsa
Pemerintah Berencana Tetapkan Harga Penjualan Garam di Petambak Tradisional
Kemenko Maritim Soal Harga Garam Anjlok: Barangnya Tak Sesuai Standar
Belitung Optimis Menjadi UNESCO Global Geopark