DPR tuding pengangkatan wadirut baru Pertamina cacat hukum

DPR tuding pengangkatan wadirut baru Pertamina cacat hukum. Pengangkatan Bambang diduga melanggar melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 16. Sebab, Bambang diduga tersangkut kasus korupsi penyediaan dan operasional kapal di PT Pertamina Transkontinental pada 2012 sampai 2014. Jabatan itu juga tak sesuai dengan UU BUMN.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menyayangkan pengangkatan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang sebagai Wakil Direktur PT Pertamina (Persero) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab, Bambang diduga tersangkut kasus korupsi penyediaan dan operasional kapal di PT Pertamina Transkontinental pada 2012 sampai 2014.

"Sekarang terlihat ketika Wadirut Pertamina dipanggil oleh Kejagung atas dugaan kasus korupsi dalam penyediaan dan operasional kapal di PT Pertamina Transkontinental tahun 2012-2014. Meskipun baru dugaan. Apa fungsinya fit and proper test jika begini faktanya?," kata Darmadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1).

Pengangkatan Bambang, kata dia, diduga melanggar melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 16. Dalam aturan itu secara jelas diatur bahwa direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

"Kan aneh ini, kok tiba-tiba dia (Ahmad Bambang-red) yang diduga tindak pidana korupsi, tapi saat ini malah diangkat dan menduduki jabatan bergengsi di PT Pertamina sebagai Wadirut PT Pertamina," terangnya.

Kejanggalan lainnya, yakni jabatan yang diemban Ahmad Bambang sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Bahkan, jabatan tersebut tidak sesuai dengan UU BUMN. "Pertama, tidak ada jabatan Wadirut di Pertamina. Kedua, pengangkatan direksi Ahmad Bambang ini melanggar pasal 16 UU BUMN No 19 tahun 2003," tegas Darmadi.

Politisi PDIP ini menyatakan DPR akan melakukan pengawasan intensif terkait pengangkatan Bambang tersebut. "Apa kriteria menteri BUMN mengangkat Ahmad Bambang? Padahal, yang bersangkutan sedang ada dugaan kasus korupsi. Menteri yang ngangkat lain di mulut, lain di hati, lain di tindakan alias munafik. Bagaimana mengangkat Wadirut yang sudah punya dugaan korupsi? Katanya fit and proper test? Kenyataannya semau-maunya," pungkasnya.

Baca juga:
Pertamina buka lowongan kerja, ini posisi dan persyaratannya
Tekan impor, Pertamina tingkatkan produksi avtur hingga 1.900 KL
Ini langkah Pertamina perbaiki kinerja fasilitas kilang
Pipa bocor buat kilang Balikpapan sempat berhenti operasi seminggu
Kilang tak dirawat, Pertamina alami gangguan operasi 35 kali di 2016
DPR sebut kontrak baru ONWJ tak sesuai skema gross split
Jokowi diminta percepat program satu harga BBM di seluruh Indonesia