Duet Menteri Susi dan Menteri Rini kelola sumber daya kelautan & perikanan
"Kerja sama antara Kementerian BUMN dan KKP sebetulnya dimulai sejak lama termasuk dengan perusahaan di bawah Menteri BUMN. Tempo hari dengan PLN, BNI, BRI dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan sinergi di bawah Kementerian BUMN."
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Penandatangan tersebut merupakan perpanjangan kerja sama mengenai Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yang masa berlakunya telah berakhir pada tahun 2015 lalu.
"Kerja sama antara Kementerian BUMN dan KKP sebetulnya dimulai sejak lama termasuk dengan perusahaan di bawah Menteri BUMN. Tempo hari dengan PLN, BNI, BRI dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan sinergi di bawah Kementerian BUMN," ujar Susi di Kantornya, Kamis (14/9).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa yang mengajak petani di Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan bantuan dari Kementan? Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak para petani di wilayahnya untuk memanfaatkan bantuan kementan secara optimal, terutama dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
-
Siapa yang di-BKO-kan ke Kementan untuk memperkuat pangan? Terbukti kami di-BKO kan ke pertanian dengan terus turun ke lapangan
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tujuan kerja sama tersebut nantinya untuk mengoptimalkan dukungan pengembangan dan pemanfaatan fasilitas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan guna kesejahteraan masyarakat. Khususnya terhadap pembangunan di lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.
Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi dukungan BUMN dalam rangka pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Kemudian, sebagai dukungan pengembangan SKPT dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP dengan Perum Jasa Tirta ll. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BRSDM KKP, Zulficar Mochtar dan Direktur Utama Perum Jasa Tirta ll Djoko Saputro.
Penandatangan tersebut mengenai pengembangan riset perikanan tangkap berbasis budidaya di Perairan Waduk lr. H. Djuanda, Kabupaten Purwakarta. Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan riset untuk kegiatan pengusahaan dan pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya secara berkelanjutan, pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan di Waduk Ir. H. Djuanda.
"Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah mengimplementasikan program danau Jatiluhur jernih secara berkelanjutan melalur upaya riset dan pemberdayaan masyarakat sekitar Waduk Ir. H. Djuanda, yang memanfaatkan waduk sebagai sumber penghasilan dari usaha perikanan," tandas Djoko.
Baca juga:
KKP realisasikan program prioritas untuk hidupkan kembali karamba jaring
Pemerintah sebar 7.255 alat tangkap ikan ramah lingkungan pengganti cantrang
Pertemuan dengan Jepang, KKP bahas rencana penjualan ikan ke Jepang
Gandeng Jepang, Menteri Susi bangun pelabuhan perikanan di 6 pulau terluar RI
Menteri Susi terima kunjungan Penasihat PM Jepang