Dukung Pemulihan Ekonomi, PUPR Naikkan Anggaran Padat Karya Tunai Menjadi Rp 23,24 T
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh Pagu Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 dilakukan penghematan anggaran (refocussing) menjadi Rp 131,82 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh Pagu Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 dilakukan penghematan anggaran (refocussing) menjadi Rp 131,82 triliun.
Selanjutnya terdapat penambahan anggaran dari percepatan penarikan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 3,08 triliun. Sehingga pagu DIPA Kementerian PUPR menjadi Rp 134,89 triliun.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengharapkan dukungan WMO dan BMKG untuk meningkatkan kinerja meteorologi di Indonesia? Sehingga, melalui kerja sama dalam peningkatan early warning systems, Kementerian PUPR berharap WMO dan BMKG akan memperkuat kinerja meteorologi Indonesia.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, refocusing program TA 2021 salah satunya digunakan untuk program Padat Karya Tunai (PKT) yakni dari semula Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memperluas anggaran program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19.
"Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja untuk mempercepat pemulihan ekonomi, sehingga akan memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi COVID-19," kata Menteri Basuki, Kamis (18/3)
Selanjutnya
Pelaksanaan kegiatan padat karya TA 2021 meliputi bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 7,15 triliun dengan target menyerap 386.159 tenaga kerja, Bidang Jalan dan Jembatan senilai Rp 6,69 triliun dengan perkiraan serapan tenaga kerja sebanyak 273.603 orang, Bidang Permukiman disalurkan melalui 6 kegiatan senilai Rp 5,29 triliun akan menyerap 194.471 tenaga kerja, dan Bidang Perumahan senilai Rp 4,11 triliun dengan target menyerap 378.460 tenaga kerja.
Menteri Basuki menambahkan, dalam rangka mendukung program PEN, Kementerian PUPR juga mengusulkan perluasan program Padat Karya senilai Rp 2,50 triliun. Rinciannnya untuk perbaikan tanggul, normalisasi dan pemeliharaan sungai; revitalisasi drainase, perbaikan lereng dan jembatan, bronjong, dan perkerasan bahu; program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) atau SPAM perdesaan dan sanitasi perdesaan; serta pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Tambahan anggaran tersebut saat ini masih dilakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu," terang Menteri Basuki.
(mdk/bim)