Erick Thohir Usul PMN Rp72 Triliun untuk 12 BUMN di 2022
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan 12 BUMN meminta modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 2022. Modal tersebut jika ditotalkan mencapai sekitar Rp72 triliun.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan 12 BUMN meminta modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 2022. Modal tersebut jika ditotalkan mencapai sekitar Rp72 triliun.
Pertama untuk Hutama Karya (HK), akan ada PMN sebesar Rp31 triliun untuk pembangunan jalan tol. Kemudian untuk permodalan holding pariwisata sebesar Rp9 triliun.
-
Siapa yang menuding Erick Thohir sering mengganti direksi dan komisaris di BUMN? Penelusuran Sementara artikel berita yang yang ada dalam video membahas soal kritikan dari anggota Komisi VI kepada Erick Thohir yang dinilai kerap gonta-ganti jajaran direksi maupun komisaris di BUMN yang dianggap tidak berkompeten.
-
Apa yang dirayakan oleh Erick Thohir? Erick Thohir baru saja merayakan ulang tahun istrinya Elizabeth Tjandra.
-
Kenapa Erick Thohir mengapresiasi pencapaian BRI? Menurut Erick, keberhasilan BRI mencatatkan kinerja positif selama ini juga dirasakan hingga ke pelaku usaha UMKM. Berbagai program yang dilakukan BRI, termasuk program pemberdayaan, nyatanya terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara umum. "Ini adalah pilar perekonomian. UMKM yang terus bergerak dengan dukungan BRI, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Implikasinya terlihat dari level usaha riil di masyarakat. Ekonomi tumbuh. Di sisi lain, BRI pun menunjukkan catatan kinerja yang baik," ujar Erick.
-
Apa yang disoroti oleh Erick Thohir usai pertandingan? Seusai pertandingan, Erick menyoroti perayaan berlebihan yang dilakukan oleh Timnas U-16 Australia.“Kenapa mereka selebrasi berlebihan? Karena U-23 mereka kalah sama kita,” kata Erick dikutip dari ANTARA pada Selasa (2/7).
-
Apa yang menjadi perhatian Erick Thohir terkait Pertamina? Erick menyebut BUMN yang terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar melakukan pembelian dollar dengan tepatguna, bijaksana dan sesuai prioritas dalam memenuhi kebutuhannya.
-
Apa yang dilakukan Erick Thohir di Stadion GBK? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir melakukan pengecekan kondisi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada hari ini, 7 September, dalam rangka mempersiapkan laga penting melawan tim nasional Australia.
"Ada penambahan permodalan holdingisasi pariwisata sebesar Rp9 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika," ujarnya dalam rapat di DPR, Jakarta, Rabu (8/7).
Kemudian, PLN sebesar Rp8,2 triliun untuk program pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan. BNI sebesar Rp7 triliun untuk penguatan modal dalam meningkatkan Tier I Capital dan CAR.
Selanjutnya, KAI sebesar Rp4,1 triliun untuk penugasan dalam rangka menjalankan PSN Kereta Cepat. Lalu Waskita Karya, ini untuk penguatan modal sebesar Rp3 triliun. "Lalu IFG untuk restrukturisasi Jiwasraya Rp2 triliun. Restrukturisasi Jiwasraya sampai saat ini sudah selesai 99 persen untuk seluruh polis per 31 Mei 2021," katanya.
Lalu Adhi Karya, untuk penyelesaian tol DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian Rp2 triliun. Perumnas sebesar Rp2 triliun untuk penugasan program perumahan rakyat. Bank BTN Rp2 triliun untuk pengembangan bisnis.
"Lalu RNI sebesar Rp1,2 triliun untuk penguatan industri pangan. Dan Damri Rp0,2 triliun untuk penugasan penyediaan armada. Total secara keseluruhan mencapai kurang lebih sekitar Rp72 triliun," tandasnya.
Baca juga:
Menteri Erick Ingin Penugasan BUMN Bebas Kepentingan Politik
Menteri Erick: Setiap Rupiah Modal Negara Harus Akuntabel, Transparan dan Efektif
Direksi dan Komisaris BUMN Terancam Kena Sanksi Jika Langgar Regulasi soal PMN
Kemenkeu: Penyertaan Modal ke BPUI Bukan Semata-mata untuk Menyelamatkan Jiwasraya
LPI Dapat Suntikan Dana PMN Sebesar Rp15 Triliun
Anggota DPR Soroti Pemberian PMN ke BPUI