Fraksi Demokrat Minta Pemerintah Tunda Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Hasan menjelaskan, realisasi APBN tahun 2022 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi. Namun hal itu juga bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat dari sektor kesehatan.
Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk menunda berbagai program yang tidak mendesak seperti pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur. Sebaliknya pemerintah harus fokus pada pengendalian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dinilai lebih penting untuk ditangani.
"Sebaiknya pemerintah menunda hal-hal yang dirasakan belum urgent seperti pemindahan Ibu Kota Negara," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan dalam rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah, Jakarta, Selasa (28/9).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Apa yang menjadi bukti keakraban Puput dan Ibu mertuanya? Keakraban mereka sebelumnya terekam kamera di hari ulang tahun ibu mertua Puput. Puput tidak lupa juga memberi ucapan selamat di Instagramnya. "Selamat ulang tahun mama sayang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidup mama dengan berkat sehat, panjang umur, bahagia, selalu ada suka cita dan damai sejahtera di dalam hidupnya," tulis Puput.
-
Bagaimana hubungan Bintang Pratama dengan ibu sambungnya? Dekat dengan Ibu Sambung Tidak hanya itu, Bintang juga sangat dekat dengan ibu sambungnya, Sonya Fatmala. Bahkan wajah mereka memiliki kemiripan meskipun tidak ada hubungan darah.
-
Apa yang ditekankan oleh Anggota BKSAP Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin dalam dialog bersama Parlemen Tiongkok? Hadir sebagai pemimpin dialog tersebut, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
Hasan menjelaskan, realisasi APBN tahun 2022 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi. Namun hal itu juga bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat dari sektor kesehatan, pendidikan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), kebangkitan UMKM dan ketahanan pangan.
Selain itu, pemerintah juga harus mencermati inflasi yang selama pandemi berada di level yang rendah. Seharusnya, kata Hasan, ini sebagai pengingat pemerintah bahwa daya beli masyarakat terus menurun.
"Pemerintah, BI dan OJK ini seharusnya mencermati inflasi yang begitu rendah sebagai alarm daya beli masyarakat yang terus menurun," kata dia.
Begitu juga dengan jumlah tingkat pengangguran dan kemiskinan yang sedang terjadi. Ketahanan pangan menjadi faktor penting yang harus dicapai. Misalnya dengan meningkatkan nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani. Baik petani penggarap atau pemilik lahan di bawah 1 hektare dan meningkatkan nilai tukar nelayan yang saat ini anggarannya kecil.
Tolak Pajak Sembako
Selain itu, Partai Demokrat juga menyatakan menolak usulan pemerintah dalam pengenaan pajak pada sembako, pendidikan, kesehatan sosial dan keagamaan. Memang kata Hasan, perlu adanya reformasi perpajakan, tetapi pemerintah diminta untuk bersikap bijak dalam menentukan besarnya kenaikan pajak dengan kondisi yang terjadi saat ini.
"Reformasi perpajakan memang harus ditingkatkan, tapi pemerintah harus bijak melihat kondisi dan waktu pelaksanaan karena situasi pandemi sangat menyulitkan pelaku usaha sekarang ini," kata dia.
Terkait pembiayaan utang, Partai Demokrat meminta pemerintah harus memperhatikan kemampuan bayar pokok utang dan bunga. Sebab berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020, total utang pemerintah telah melebihi setengah dari aset negara.
"Berdasarkan LKPP (utang negara) sudah melebihi setengah dari total aset atau 59 persen. Sementara rekomendasi IMF ini enggak boleh lebih dari 35 persen," kata dia.
Hal ini sambung Hasan harus menjadi peringatan bagi pemerintah karena ada potensi gagal bayar. Sehingga sudah seharusnya pemerintah menyusun peta jalan pembayaran utang. "Kondisi ini sebagai warning adanya potensi gagal bayar, maka perlu ada roadmap dalam pembayaran utang,," kat dia mengakhiri.
(mdk/idr)