Ganjar Pranowo Minta BPJS Kesehatan Segera Lunasi Tunggakan Rp249 Miliar
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta segala tunggakan klaim BPJS Kesehatan di enam rumah sakit sebesar Rp249.199.868.991 segera dilunasi. Selain itu, dia juga meminta perusahaan milik negara tersebut melakukan perbaikan layanan secara menyeluruh.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta segala tunggakan klaim BPJS Kesehatan di enam rumah sakit sebesar Rp249.199.868.991 segera dilunasi. Selain itu, dia juga meminta perusahaan milik negara tersebut melakukan perbaikan layanan secara menyeluruh.
"Solusinya managemen BPJS harus diperbaiki total. Ada enam rumah sakit yang belum terbayarkan solusinya, ya ditagih sebab yang utang BPJS," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Senin (4/11).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan mempermudah akses bagi peserta JKN? Inovasi berbasis digital dihadirkan BPJS Kesehatan Ia menjelaskan, sejumlah inovasi berbasis digital yang dihadirkan BPJS Kesehatan demi memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN antara lain meliputi BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Siapa yang diimbau oleh BPJS Kesehatan untuk mendukung keberlangsungan Program JKN? Rizzky juga mengimbau keberlangsungan Program JKN harus tetap terjaga, hal ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak termasuk peserta BPJS Kesehatan dengan rutin membayar iuran JKN.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
Dia menyebut enam rumah sakit yang belum terbayarkan yakni RSUD Tugurejo, RSUD Margono, RSUD Lelet, RSUD Surakarta, RSUD Soejarwadi serta RSUD Dr Moewardi yang me catatan tunggakan terbanyak.
"Total tagihan yang harus dibayar di rumah sakit tersebut mencapai Rp 128.120.277.776. Dengan kenaikan ini bisa mendorong pelayanan kesehatan di masyarakat jauh lebih baik. Kalau naik harusnya segera dibayar. Totalnya banyak, hampir sekitar Rp 200an miliar," jelasnya.
Untuk kasus yang terjadi di RSUD Moewardi, jika tagihan BPJS belum dibayar maka pihak rumah sakit tersebut mengalami kesulitan mendapatkan stok obat. Maka dari itu, telah menyarankan RSUD Moewardi untuk berinovasi agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.
"Kalau belum terbayar kesulitannya nanti soal stok obat. Maka kreasinya kita harus bicara dengan distributor obat agar kita bisa mendapatkan kemudahan, karena kesulitan ini bukan dari kami tetapi karena tagihan BPJS yang belum dibayar," katanya.
Disamping itu BPJS Kesehatan harus membenahi sistem manajemen serta layanannya kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak kendur meskipun ada tagihan BPJS yang belum dibayar. "Kita mencoba survive. Kita punya kewajiban melayani," tutupnya.
Baca juga:
Bersama KPK, Mensos Juliari Bahas Pencegahan Korupsi BPJS
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Tak Tingkatkan Kualitas Layanan, ini Sebabnya
IDI: BPJS Kesehatan 'Ngutang' ke 80 Persen Rumah Sakit Rekanan
Iuran Naik 100 Persen, Belum Ada Permintaan Pindah Kelas Peserta BPJS Solo
Jadi Polemik, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Diminta Dikaji Ulang
Perpres Kenaikan Iuran BPJS Digugat di Surabaya
Jangan Sampai Nunggak, Ini 4 Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan