Gelar seminar, BPK dorong negara ASEAN jalankan 17 program SDG's
Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan awareness pada Supreme Audit Institution (SAI) atas pentingnya SDG's dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi.
ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) menyelenggarakan Seminar on Increasing The Awareness of The Sustainable Development Goals (SDG's) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Senin, (2/4). Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan awareness pada Supreme Audit Institution (SAI) atas pentingnya SDG's dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, seminar SDG's merupakan satu langkah penting guna mendorong negara-negara ASEAN dalam menjalankan 17 program yang ditargetkan pada 2030 mendatang. Terlebih, kata dia dalam seminar ini nantinya setiap negara harus lebih dulu menyatukan tujuannya masing-masing.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
"Jadi kita mendorong sesama ASEAN itu program SGD's itu kan tahun 2030 nantinya ada 17 program dan kita mendorong setiap negara itu. Masing-masing negara beda beda nantinya, cuma kita menyamakan saja persepsinya," kata dia saat ditemui disela-sela seminar SDGs.
Menurut dia, apa yang dilakukan BPK saat ini sejalan dengan pemerintah dalam pencapaian SGD's di Indonesia. "Ya kalau kita lihat BPK sejalan dengan program SDG's pemerintah. Kita melihat dari persiapan pemerintah untuk sampai dengan 2030 itu seperti apa persiapannya," imbuhnya.
Fokus BPK di program SDG's sendiri salah satunya adalah bagaimana mengenai transparansi, akuntabilitas, pemerataan untuk mengurangi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan energi. "Itu targetnya di 2030 bagaimana semua bisa sejahtera seperti yang diinginkan oleh PBB. Tapi setiap negara kan beda-beda itu, kita teman-teman BPK se-ASEAN ini nantikan melakukan audit persiapan pemerintah seperti apa," ujarnya.
Sementara, untuk merealisasikan 17 implementasi dari 17 SDG's tersebut kata dia masih menunggu Keputusan Presiden (Kepres). "Kalau pemerintah sudah mengeluarkan Kepres kita persiapan mengaudit kesiapan pemerintah melakukan 17 implementasi dari 17 SGDs itu," kata dia.
Pemeriksa berperan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Lembaga pemeriksa, kata dia memiliki fungsi untuk membantu dalam perencanaan dan implementasinya.
"Sebagai lembaga pemeriksa, kita perlu merekomendasikan implementasi dari 17 tujuan SDG's. Pada masing-masing tujuan tersebut, kita harus menghubungkan dampak suatu proyek dengan pendekatan pemerintah dan masyarakat, seperti dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam tahap perencanaan, agar dalam tahapan implementasi dapat terus berkesinambungan."
Nantinya, BPK RI akan melakukan audit terhadap 17 program tersebut. "Penekanan auditnya dari 17 program itu, pemerintah akan melihat seperti apa roadmap mereka menuju 2030. Nanti kita audit apa memang sudah sesuai degan yang direncanakan. Mengenai pendidikan misalnya seperti apa," tandasnya.
Baca juga:
BPK RI resmikan kantor sekretariat lembaga audit se-ASEAN
Disebut rugikan negara Rp 185 triliun akibat limbah, ini jawaban Freeport Indonesia
BPK: Limbah Freeport rugikan negara Rp 185 triliun
Begini cara BPKP hitung kerugian kasus e-KTP capai Rp 2,3 triliun
Wapres JK ingin dana haji Indonesia diinvestasikan di Arab Saudi