Genjot inklusi keuangan,OJK luncurkan strategi perlindungan konsumen
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, peningkatan aspek perlindungan keuangan dapat mendorong tingkat inklusi dan literasi keuangan. Tingkat literasi keuangan Indonesia sebesar 29,66 persen per 2016. Angka ini meningkat dari 21,8 persen di 2013.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) 2013-2027. Kebijakan ini untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas keuangan, memperkecil gini ratio dengan memudahkan masyarakat pelosok mengakses jasa keuangan yang berizin.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, peningkatan aspek perlindungan keuangan dapat mendorong tingkat inklusi dan literasi keuangan. Tingkat literasi keuangan Indonesia sebesar 29,66 persen per 2016. Angka ini meningkat dari 21,8 persen di 2013.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Kenapa OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu (29/10).
OJK sendiri menargetkan indeks inklusi keuangan bisa mencapai 75 persen di 2019. Harapannya, dengan semakin banyak masyarakat melek layanan keuangan, bisa meningkatkan kesejahteraan.
"Peningkatan aspek perlindungan keuangan salah satunya dapat mendorong tingkat inklusi keuangan," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (18/5).
Dalam strategi ini, OJK membagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama yaitu 2013-2017 adalah tahap pembangunan, tahap kedua 2018-2022 fokus pada pengembangan, dan tahap ketiga atau terakhir 2023-2027 fokus pada akselerasi.
Muliaman melanjutkan, dalam 3 tahun terakhir, sudah banyak hal dilakukan OJK dalam menggenjot perlindungan konsumen. Beberapa di antaranya ialah penyediaan layanan terintegrasi di 35 kantor OJK yang disebut layanan keuangan trackable dan traceable.
Selain itu juga dibangun badan penyelesaian sengketa, penerbitan regulasi perlindungan konsumen, dan sinergi dengan beberapa kementerian. "Pengawasan praktik-praktik jasa keuangan yang ada di pasar juga dilakukan secara bertahap dan tematik," tuturnya.
"Aturan ini mengacu pada 4 pilar yakni infrastruktur, regulasi perlindungan konsumen, pengawasan market conduct, dan edukasi dan komunikasi."
Baca juga:
Hapal Pancasila, bocah SD dapat tabungan Rp 2,8 juta dari Menko Puan
OJK bakal luncurkan strategi perlindungan konsumen anyar, ini isinya
Heboh virus ransomware, OJK matikan website miliknya
OJK soal virus ransomware: Sistem di OJK dan lembaga keuangan aman
Bos OJK minta industri Keuangan syariah RI bersinergi