Genjot tingkat kemudahan berusaha RI, DJP izinkan notaris terbitkan NPWP perusahaan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus mempermudah proses pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP). Salah satu upayanya adalah dengan memperluas wewenang untuk memberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Akhir tahun ini semua notaris akan bisa membuat NPWP untuk WP Badan.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus mempermudah proses pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP). Salah satu upayanya adalah dengan memperluas wewenang untuk memberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, mengatakan saat ini pihaknya telah memberikan wewenang kepada notaris untuk menerbitkan NPWP khusus untuk WP Badan atau perusahaan.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa saja contoh kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
-
Bagaimana badan usaha di Indonesia mendapatkan status, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya? Bentuk hukum ini menentukan status, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari badan usaha tersebut.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
"Ke depan kita akan bermitra dengan pihak-pihak lain. Misalnya kita minta notaris (dapat membuat NPWP). Masih percobaan, baru 20-30 notaris yang ditunjuk," ungkapnya dalam ungkapnya dalam Seminar Nasional Perpajakan dengan tema 'RUU Konsultan Pajak, Fasilitas Perpajakan Terkini, dan Penegakan Hukum', di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/5).
"Dokumen yang dibawa ke notaris, biasanya juga dibawa ke KPP (untuk mengurus NPWP), kalau sudah begitu tidak perlu lagi datang KPP. Nanti notaris saja yang buatkan NPWP," lanjut Hestu.
Diharapkan dengan begitu, WP semakin dimudahkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. "Intinya mau bayar pajak tidak boleh susah. Kalau ada yang bisa kita permudah, kita lakukan," tegas dia.
Selain itu, kata Hestu, kebijakan semacam ini juga diharapkan dapat mendukung upaya meningkatkan tingkat kemudahan berusaha atau EODB (Ease of Doing Business) di Indonesia. "Mungkin akhir tahun ini semua notaris akan bisa membuat NPWP untuk WP Badan," tandasnya.
Baca juga:
Pemerintah dan DPR sepakat konsultan berperan penting untuk reformasi perpajakan
Ini pentingnya RUU Konsultan Pajak untuk Indonesia
DPR: Konsultan pajak berperan strategis dalam penerimaan negara
Ini alasan Misbakhun getol perjuangkan RUU Konsultan Pajak
Bukan penerima Tax Holiday, investor eksplorasi migas tetap dapat insentif
Kemenkeu kaji insentif investasi di bawah Rp 500 miliar
Masyarakat diminta waspada penipuan email palsu atas nama Ditjen Pajak