Hingga Juni 2020, Penyaluran Kredit Bank BRI Tumbuh 5,23 Persen
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso menyatakan, BRI terus melakukan penyaluran kredit terutama kepada UMKM agar aktivitas ekonomi dapat terakselerasi dengan baik. Tercatat hingga semester I-tahun 2020, penyaluran kredit mencapai Rp 922,97 triliun atau tumbuh 5,23 persen secara tahunan (year on year).
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso menyatakan, BRI terus melakukan penyaluran kredit terutama kepada UMKM agar aktivitas ekonomi dapat terakselerasi dengan baik. Tercatat hingga semester I-tahun 2020, penyaluran kredit mencapai Rp 922,97 triliun atau tumbuh 5,23 persen secara tahunan (year on year).
"Pencapaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan kredit industri perbankan di bulan Juni 2020 sebesar 1,49 persen yoy," kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/8).
-
Mengapa BNI dan Bank Lampung berkolaborasi untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia? Langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
-
Dimana BNI fokus menyalurkan kredit untuk BUMN? Fokus penyaluran kredit BUMN BNI adalah kepada BUMN yang bergerak di sektor energi seperti PLN dan Pertamina serta sektor Pangan Bulog. Selain itu, BNI aktif mendukung proyek-proyek infrastruktur dari Jasa Marga dan jasa keuangan inklusi dari Pegadaian.
-
Kenapa Bank BRI membantu UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo? Bank BRI banyak membantu masyarakat agar bisa terus bertahan dan meningkatkan perekonomian petani jambu kristal.
-
Mengapa BNI meningkatkan kredit ke BUMN? “BUMN akhirnya mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Kami cukup senang dengan tren ini, karena BUMN masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang cukup dominan di Indonesia," katanya.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
Dia mengatakan, dari total pinjaman tersebut, sebesar Rp 725,27 triliun disalurkan ke segmen UMKM, atau sekitar 75,85 persen dari total kredit keseluruhan. Perseroan menargetkan, 80 persen portofolio pinjaman BRI di tahun 2022 merupakan pinjaman yang disalurkan ke segmen UMKM.
Selain pinjaman ke UMKM, kenaikan kredit ini juga disokong oleh pinjaman mikro, ritel dan menengah dengan komposisi mikro sebesar 7,1 persen dan ritel sebesar 8,51 persen.
Sejak awal Covid-19 melanda Indonesia, BRI telah berkomitmen untuk melindungi dan membangkitkan UMKM karena UMKM jadi sektor paling terdampak pandemi, demikian pula di semester II 2020 nanti di mana fokusnya tetap berada di UMKM. "Meski kita fokus ke UMKM tapi bisnis BRI tetap tumbuh positif," kata Sunarso.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan BRI untuk membantu UMKM tetap survive ialah dengan melakukan restrukturisasi kredit. Hingga 31 Juli 2020, BRI tercatat telah melakukan restrukturisasi pinjaman senilai Rp 183,7 triliun kepada 2,9 juta debitur.
Sebelumnya, BRI berhasil meraup laba Rp 10,2 triliun di semester I 2020. Angka tersebut lebih rendah dari laba tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar Rp 16,16 triliun. Aset secara konsolidasi perseroan menyentuh angka Rp 1.387,76 triliun atau tumbuh 7,73 persen hingga Juni 2020.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BRI Cetak Laba Rp 10,2 Triliun di Semester I-2020
Simak, 3 Syarat Jika Ingin Bergabung Menjadi Pegawai BRI
BRI Catat 4,3 Juta Nasabah Usaha Mikro Masuk Kriteria Penerima Bantuan Rp 2,4 Juta
BRI Beri Subsidi Bunga Kredit ke 7,2 Juta Nasabah UMKM Senilai Rp1,2 Triliun
BRI Mengaku Telah Selamatkan 2,8 Juta Lebih UMKM Berkat Digitalisasi
Cerita Direktur BRI soal Pentingnya UMKM untuk Perusahaan dan Negara