Ikut AEoI, DJP bakal punya gedung server lapis baja anti peluru
Ikut AEoI, DJP bakal punya gedung server lapis baja anti peluru. Pelaksanaan AEoI diminta sesuai dengan standar internasional yang diminta oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Keterbukaan informasi ini dapat memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan informasi Wajib Pajak (WP).
Pemerintah Indonesia makin mantap untuk ikut terlibat dalam forum Otomatisasi Keterbukaan Informasi Keuangan pada 2018. Draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mendukung pelaksanaan perjanjian pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI), telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Nantinya penerbitan Perppu ini dibutuhkan agar pelaksanaan AEoI bisa sesuai dengan standar internasional yang diminta oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
"OECD mensyaratkan bahwa servernya harus begini, standar ISOnya begini, gedung untuk simpan datanya harus lapis baja segala macem anti peluru, teknis. Substansinya hampir sama, standar, kita ikutin saja bagaimana internasional," kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat acara Media Gathering Pajak di Tanjung Pandan, Belitung, Senin (17/4).
Keterbukaan informasi ini dapat memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan informasi Wajib Pajak (WP) dan memberikan kewenangan untuk mengakses data pada WP.
Ken juga mengatakan nantinya AEoI ini dapat mengidentifikasi semua transaksi yang dilakukan di perbankan. Bahkan jika WP ini melakukan tindak korupsi dan sudah mengganti harta dalam bentuk lain, dengan AEoI, otomatis dapat mengungkapnya.
"Semua transaksi perbankan bisa digunakan untuk membeli fixed asset. Tak mungkin hard cash dibawa. Kalau uang korupsi? Pasti dicuci dulu sama dia. Beli saham, beli apa. Otomatis bisa menangkap aset mereka."
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Baca juga:
Tak bayar pajak, 326 papan reklame di Bekasi terancam dirobohkan
Pemerintah Jokowi batalkan kenakan pajak tanah menganggur
Perda sulit dihapus, pemerintah hanya bisa ejakulasi dini
Perbankan disebut jadi surga wajib pajak sembunyikan harta
Indef nilai program Tax Amnesty pemerintah gagal
OJK klaim ada Rp 10 T dana repatriasi sudah masuk pasar modal
Ini respons Jokowi soal Tax Amnesty tak capai target