Imbas Pandemi, OJK Catat Rp 2.219 T Tersimpan di Perbankan per Februari 2021
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menilai, sulit bagi perbankan bisa menyalurkan kredit jika tak ada permintaan. Saat ini, industri perbankan memiliki kelebihan likuiditas dua kali lipat dari kondisi normal.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menilai, sulit bagi perbankan bisa menyalurkan kredit jika tak ada permintaan. Saat ini, industri perbankan memiliki kelebihan likuiditas dua kali lipat dari kondisi normal.
"Anda bisa lihat LDR perbankan 82 persen, yang berarti ada banyak likuiditas di bank saat ini. Tapi jika uang ada namun permintaan tidak ada, saya yakin sangat sulit bagi bank untuk memberikan kredit ke masyarakat," ujar Wimboh seperti dikutip dari Antara dalam Group Forum di Jakarta, Selasa (2/3).
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Kenapa OJK mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan keuangan? Masyarakat Indonesia diimbau agar selalu waspada terhadap modus penipuan layanan di sektor jasa keuangan. Pasalnya sudah terjadi penipuan yang merugikan banyak korban.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Bagaimana OJK mengedukasi masyarakat tentang keuangan di Jawa Tengah? Kegiatan The Jewel of Central Java merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi bersama untuk terus memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat Jawa Tengah serta dikemas dalam bentuk edukasi keuangan melalui kesenian daerah agar lebih menarik minat dan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Berdasarkan data OJK, per 15 Januari 2020, terdapat likuiditas mencapai Rp1.241 triliun di perbankan. Pada 17 Februari 2021, likuiditas perbankan meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp2.219 triliun.
Wimboh menuturkan, kelebihan likuiditas tersebut terjadi karena Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi perbankan dan pemerintah juga memberikan stimulus fiskal.
"Kita tidak memiliki masalah likuiditas. Itu semua by design, bukan by change. Pada 2020 pemerintah juga menempatkan uangnya di sektor perbankan sekitar Rp66 triliun sebagai deposit money di bank. Itu semua adalah koordinasi kebijakan antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan, dan kita masih terus menjaga dan memastikan perbankan memiliki cukup likuiditas untuk disalurkan," kata Wimboh.
Upaya Genjot Konsumsi Masyarakat
Terkait lesunya permintaan, Wimboh menilai pemerintah dan otoritas terus berupaya memberikan stimulus agar permintaan masyarakat meningkat melalui berbagai insentif kebijakan dan relaksasi.
"Itu mengapa pemerintah membuat kebijakan untuk menstimulasi permintaan dengan menurunkan pajak untuk kendaraan dan perumahan. OJK dan BI juga menurunkan standar prudensial untuk sementara guna memastikan permintaan ada," ujar Wimboh.
Selain diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor, pemerintah juga merelaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi nol persen atau PPN ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan yang berlaku mulai 1 Maret 2021 sampai 31 Agustus 2021. Selain itu ada pula insentif berupa uang muka atau DP nol persen untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank Indonesia.
Insentif tersebut diberikan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan diyakini akan menjadi katalis yang baik bagi perekonomian mengingat sektor properti dapat memberikan efek berganda ke sektor lainnya seperti perbankan dan konstruksi.
(mdk/bim)