INACA Sambut Kehadiran UU Cipta Kerja, Pangkas Birokrasi di Industri Penerbangan
Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menyambut baik disahkannya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya bagi industri penerbangan. Omnibus Law dinilai akan membantu membangkitkan industri penerbangan karena memuat ketentuan birokrasi yang lebih sederhana.
Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menyambut baik disahkannya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya bagi industri penerbangan. Omnibus Law dinilai akan membantu membangkitkan industri penerbangan karena memuat ketentuan birokrasi yang lebih sederhana.
"Saya melihat dalam Omnibus Law ini banyak aturan teknis yang diubah dan dimasukkan ke dalam peraturan menteri," ujar Ketua INACA Denon Prawiraatmadja dalam tayangan virtual, Kamis (15/10).
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kapan Cak Imin menyampaikan kritiknya terhadap UU Omnibus Law Ciptaker? "Perizinan dan pelayanan untuk membuka investasi dari dulu sampai kita buat UU Omnibus Law. Itupun belum ada follow up untuk bagaimana investasi cepat dan efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya dalam dialog interaktif Cawapres di TvOne, Rabu (6/12).
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Apa kritik Cak Imin terhadap UU Omnibus Law Ciptaker terkait investasi? "Perizinan dan pelayanan untuk membuka investasi dari dulu sampai kita buat UU Omnibus Law. Itupun belum ada follow up untuk bagaimana investasi cepat dan efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya dalam dialog interaktif Cawapres di TvOne, Rabu (6/12).
Sebelumnya, lanjut Denon, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memuat banyak aturan teknis. Misalnya, kewajiban pesawat mengantongi sertifikasi kelaikkan dari negara manufaktur dan sertifikat operator pesawat udara (Air Operator Certificate/AOC).
Dalam Omnibus Law, lanjutnya, banyak hal-hal teknis yang disederhanakan sehingga diharapkan nantinya beleid ini bisa meningkatkan kompetensi, lalu berperan sebagai Public Service Obligation (PSO) yang menghadirkan servis transportasi udara bagi publik dengan baik agar dapat mendukung perekonomian nasional Indonesia.
"Kita semua dalam industri penerbangan berharap aturan yang ditulis dalam omnibus memberikan napas segar bagi pelaku industri, menjadi penyederhanaan yang sifatnya adaptif," ujarnya.
Pandemi Beri Pukulan Hebat Pada Industri Penerbangan
Dampak pandemi Covid-19 yang menghantam hampir seluruh lini bisnis belum menunjukkan tanda akan mereda. Di industri penerbangan yang mengandalkan pergerakan masyarakat, dampak ini terasa makin berat dan menyulitkan.
Ketua Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA), Denon Prawiraatmadja, menyatakan pada 2019 industri penerbangan mengalami kejayaan meskipun kinerjanya menurun 20 persen dari tahun sebelumnya.
"Namun saat banyak kegiatan transportasi udara tumbuh dan berkembang, siapa yang menduga Covid-19 merebak," ujar Denon dalam tayangan virtual, Kamis (15/10).
Denon melanjutkan, maskapai Indonesia memiliki pasar rute domestik sebesar 80 persen. Namun, akibat Covid-19, angkanya terjun bebas hingga 5 persen (per Mei 2020).
Oleh karenanya, pihaknya bersama dengan stakeholder industri penerbangan yang lain harus terus mendukung kegiatan penerbangan dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi nasional.
"Terlebih, negara Indonesia merupakan suatu kepulauan, tidak mudah untuk kita bisa melangsungkan kegiatan transportasi tanpa koordinasi yang baik," ujar Denon.
Sejak April dan pertengahan Mei, INACA bersama dengan Kemenhub sudah memetakan tantangan yang dihadapi oleh industri penerbangan, yang ternyata berupa kendala birokrasi yang berbelit. Untuk itu, langkah pemerintah dalam mengesahkan Omnibus Law untuk industri penerbangan dapat diapresiasi.
"Kita semua, dalam industri penerbangan, berharap aturan yang ditulis dalam Omnibus Law memberikan napas segar bagi pelaku industri serta menjadi penyederhanaan yang sifatnya adaptif," kata Denon.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)