Indonesia tawarkan kemampuan pembangunan ekonomi dan sosial ke negara anggota IDB
Program Reverse Linkage merupakan kerjasama pembangunan serta ajang promosi antara IDB dan sesama negara anggota yang memiliki kemampuan dalam menyediakan keahlian teruji, pengetahuan (know-how), penerapan teknologi, serta best practices yang berorientasi pada hasil untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial.
Pemerintah Indonesia melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Presiden Islamic Development Bank (IDB), Ahmad Mohamed Ali Al Madani menandatangani telah Memorandum of Understanding Reverse Linkage. Program Reverse Linkage merupakan kerjasama pembangunan serta ajang promosi antara IDB dan sesama negara anggota yang memiliki kemampuan dalam menyediakan keahlian teruji, pengetahuan (know-how), penerapan teknologi, serta best practices yang berorientasi pada hasil untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial.
"Indonesia merupakan salah satu anggota Islamic Development Bank (IDB) yang ikut aktif dalam program Reverse Linkages, yaitu salah satu program utama untuk mendukung implementasi dokumen Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020 yang merupakan dokumen strategi dan instrumen utama kerja sama antara IDB dan Indonesia," kata Menteri Bambang di Jakarta, Kamis (25/4).
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana Indonesia berencana untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh? Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kenapa target pertumbuhan ekonomi ini penting bagi Prabowo-Gibran? Target tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
Melalui skema Reverse Linkage, pemerintah Indonesia melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Kyrgyzstan untuk meningkatkan produktivitas di bidang peternakan. "Kerjasama ini termasuk banyak disorot karena merupakan salah satu contoh bagaimana Indonesia sukses membantu negara IDB lain dalam kerangka Reverse Linkage."
Sebagai bentuk dokumentasi atas seluruh rangkaian kegiatan, Kementerian PPN/Bappenas dan IDB meluncurkan buku Mapping Indonesia’s Resource Centers dengan mengundang Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan, media, CSOs/NGOs, sektor swasta dan akademisi.
"Buku ini berisi seluruh rangkaian kegiatan Mapping Indonesia’s Resource Centers yang difasilitasi IDB untuk menyediakan solusi-solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan," ucap Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Slamet Sudarsono.
Slamet menambahkan, sebagai tindak lanjut implementasi MoU on Reverse Linkage, pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama pembangunan internasional dan memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) melalui skema Knowledge Sharing ini.
"Program Reverse Linkage diharapkan mendukung promosi produk dan teknologi nasional di negara-negara anggota IDB, serta meningkatkan citra dan pengakuan terhadap branding Indonesia di kawasan serta menampilkan keunggulan komparatif (comparative advantages) dan keahlian yang dimiliki oleh Indonesia di negara berkembang lainnya," katanya.
Buku ini berisi profil 22 lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia dengan teknologi, keahlian, dan pengetahuan yang sudah diakui, mencakup 12 sektor ekonomi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan kependudukan, teknik, pelatihan vokasi, perencanaan dan penganggaran, keuangan mikro, transportasi, teknologi tepat guna, industri, perdagangan, dan mitigasi bencana.
Diidentifikasi oleh pemerintah Indonesia, pusat-pusat pengetahuan ini adalah mitra-mitra potensial yang telah menyatakan kesediaannya untuk berkolaborasi melalui program Reverse Linkage IDB dan berbagi pengetahuan mereka agar bermanfaat bagi negara-negara anggota IDB lainnya. Penerbitan buku bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam KSST dengan memanfaatkan wilayah-wilayah keahlian dan keuntungan kompetitif melalui kerangka Reverse Linkage.
Sebagai tindak lanjut kerjasama ini, pemerintah Indonesia berencana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen pengembangan vaksin kepada Maroko dan Tunisia melalui program Strengthening Indonesia-Morocco-Tunisia Development Cooperation through Reverse Linkage Program.
"Kerjasama ini bertujuan untuk membantu Maroko dan Tunisia dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di bidang farmasi serta memperluas pemasaran life science product dari perusahaan Indonesia ke negara anggota IDB. Pola kerjasama ini mendorong kerja sama ekonomi berupa pembukaan pasar baru sekaligus sejalan dengan kebijakan dalam RPJMN untuk meningkatkan peran swasta dalam kerjasama pembangunan," tutup Slamet.
Baca juga:
Bappenas siapkan fasilitas beli rumah tanpa DP untuk PNS, TNI dan Polri
Bappenas fasilitasi pembangunan PLTU Meulaboh oleh swasta
Tanpa hal ini, Menteri Bambang sebut pertumbuhan ekonomi sulit tembus 5,5 persen
3 Permasalahan Indonesia yang bisa terselesaikan oleh kehadiran industri 4.0
Bos Bappenas: Lahan terbatas, apartemen di Jakarta bukan kebutuhan tapi keharusan
Pemerintah cari cara sinergikan pemda dalam pembangunan kawasan metropolitan
Bos Bappenas: Investor global butuh mitra lokal untuk berinvestasi di Indonesia