Indonesia Tetapkan Ekonomi Hijau Sebagai Strategi Transformasi Jangka Panjang
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menetapkan ekonomi hijau sebagai strategi utama transformasi ekonomi jangka menengah panjang. Menurutnya, transformasi adalah kunci percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendorong pertumbuhan pembangunan yang bersifat inklusif.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menetapkan ekonomi hijau sebagai strategi utama transformasi ekonomi jangka menengah panjang. Menurutnya, transformasi adalah kunci percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendorong pertumbuhan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.
"Perubahan iklim menjadi perhatian oleh berbagai negara karena berpotensi meningkatkan temperatur bumi 2,5 - 4,7 derajat Celcius pada tahun 2100 akibat peningkatan gas rumah kaca," kata Menko Airlangga dalam Green Economy Outlook tahun 2022, Rabu (23/2).
-
Dimana dialog nasional tentang ekonomi hijau dan rendah karbon diselenggarakan? “Perlu adanya langkah nyata dan pembangunan infrastruktur rendah karbon,” kaya Adnan saat membuka dialog nasional bertema Ekonomi Hijau Pembangunan Rendah Karbon di Pendapa Bupati Trenggalek, Trenggalek, Jawa Timur, Sabtu (8/6).
-
Kenapa Kabupaten Trenggalek dianggap penting untuk membahas isu ekonomi hijau dan rendah karbon? Kabupaten Trenggalek ini masih banyak hutan dan agroindustri tidak seperti kota, kalau kita pikir ngapain mikirin pembangunan rendah karbon?
-
Kenapa menurut Airlangga penerapan ekonomi hijau menjadi strategi penting? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh ke level 6,22 persen hingga tahun 2045 jika menerapkan ekonomi hijau. Tak hanya itu, penerapan ekonomi hijau juga bisa mengurangi emisi hingga 86 juta ton CO2-ekuivalen, dan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja.
-
Bagaimana PHE menekan emisi karbon? PHE terus berkomitmen untuk menekan emisi karbon antara lain melalui implementasi enam pilar dekarbonisasi perusahaan yaitu energy demand & efficiency, gas recovery & asset integrity, low carbon power, low carbon heat, Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), serta offsetting melalui natural based solution.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong hilirisasi sebagai salah satu strategi pengembangan industri hijau? “Terdapat potensi kebutuhan produk hilirisasi SDA sebagai bahan baku utama produk-produk ramah lingkungan,” ungkap Airlangga Hartarto dalam pembukaan Indonesia Industrial Summit 2023 di Surakarta, Selasa (29/8).
-
Bagaimana caranya agar iklim usaha di Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa depan? Anggawira menuturkan, tantangan Indonesia ke depan dalam iklim usaha yaitu demografi. Menurutnya, demografi yang ada harus mendapatkan akselerasi yang cepat agar lapangan pekerjaan bisa lahir. Di satu sisi, lahirnya lapangan pekerjaan jika suasana dalam negeri kondusif, dan aman. "Sehingga investasi bisa masuk, ahli teknologi bisa masuk. Saya rasa hal-hal ini yang harus menjadi perhatian dan juga tantangan untuk pemerintahan ke depannya," ucapnya.
Ancaman perubahan iklim membuat 196 negara telah ikut menandatangani Paris Agreement pada 2015 yang lalu dan ini adalah komitmen global.
Menko Airlangga menjelaskan, peran pembiayaan hijau menjadi penting dan tidak hanya terbatas pada pembiayaan melalui APBN ataupun penerbitan surat utang atau green sukuk.
"Tetapi instrumen-instrumen lainnya salah satunya yang banyak juga dibahas terkait dengan blended finance, yang tentunya perlu didorong tidak hanya dari pemerintah namun juga dari swasta dan juga dari lembaga-lembaga donor internasional utamanya untuk kelestarian alam," pungkasnya.
Pemerintah Mulai Kenakan Pajak Karbon PLTU April 2022, Bakal Diperluas pada 2025
Per tanggal 1 April 2022, pemerintah akan mengenakan pajak karbon kepada PLTU batubara sebagai upaya untuk menekan emisi yang dihasilkan dari pembakaran. Tak hanya PLTU batubara, pada 2025 pengenaan pajak karbon juga akan diperluas pemerintah setelah peta jalan pajak karbon telah rampung disusun.
"Komunikasi dan kolaborasi kami sangat erat dengan DPR dan disepakati perluasan sektor ini akan dilihat sekitar tahun 2025," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, di Jakarta, Rabu (23/2).
Febrio menjelaskan, untuk pertama kalinya Indonesia akan memungut pajak karbon dengan mekanisme pajak batas emisi (cap and tax). Tarif yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yakni Rp 30 per kilogram CO2.
Pungutan pajak karbon ini juga akan diperluas ke sektor lainnya yang saat ini tengah disusun pemerintah dan DPR dalam peta jalan pajak karbon. Dalam peta jalan yang disusun terdapat strategi penurunan emisi karbon yang menyasar sektor prioritas.
"Sasaran sektor prioritas ini memperhatikan pembangunan energi baru terbarukan yang diatur lebih lanjut dengan PP dan (dalam) peta jalan karbon ini juga ada implementasinya," kata dia,
Hingga kini memang belum ada target selanjutnya sektor yang akan dikenakan pajak karbon. Alasannya, pemerintah ingin melihat lebih dulu proses transisi yang tepat dan konsistennya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Hal ini sesuai dengan tahapan target pemerintah yang akan dikombinasikan tentang pajak karbon.
"Sekarang lagi dikaji di Kementerian Luar Negeri dan kami akan melakukan konstelasi publik dengan berbagai pihak untuk penentuannya," kata dia.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)