Ini 10 prioritas pembangunan nasional pemerintahan Jokowi di 2018
"Intinya, setelah menetapkan dan fokus pada 10 prioritas nasional, kita ingin alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian 10 prioritas nasional yang didukung 30 program prioritas itu,"Â jelas Bambang.
Pemerintah Jokowi-JK dalam Recana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 telah memutuskan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terdiri dari 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas. Program ini menjadi upaya pemerintah mempertajam penggunaan anggaran dan tepat sasaran.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, 10 prioritas nasional tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Indonesia berencana untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh? Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
"Intinya, setelah menetapkan dan fokus pada 10 prioritas nasional, kita ingin alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian 10 prioritas nasional yang didukung 30 program prioritas itu,"” jelas Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/5).
Bambang mencontohkan, untuk prioritas nasional bidang kesehatan terdapat tiga program prioritas yaitu peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta preventif promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).
Sedangkan untuk bidang pendidikan, tidak semua program pendidikan menjadi program prioritas. Untuk tahun 2018, pemerintah hanya menetapkan dua program prioritas, yaitu pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru.
"Kita berharap dengan program peningkatan kualitas guru, taraf dan kualitas pendidikan semakin membaik. “Sedangkan dengan pendidikan vokasi kita ingin tenaga-tenaga terampil semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang ada,”" tutur Bambang.
Penetapan 10 program prioritas dalam RKP 2018, menurut Bambang, tidak terlepas dari arahan Presiden Joko Widodo agar perencanaan pembangunan dibuat lebih fokus dan mengedepankan prioritas. Sebagai sebuah terobosan baru, Bambang berharap 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas dapat menjadi kunci untuk benar-benar mengintegrasikan kegiatan di satu Kementerian/Lembaga dengan Kementerian/Kembaga lain, begitu pula dengan daerah. “
"Hanya dengan prioritas yang fokus dan kuat, kita dapat meyakinkan Kementerian/Lembaga dan daerah untuk menerapkan prinsip money follow program,”" katanya.
Guna mendukung 10 prioritas nasional, Bambang juga akan melakukan pengarusutamaan (mainstreaming) revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan dan tata kelola pemerintahan yang baik. "Ini juga dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun BUMN dan swasta."
Baca juga:
Nilai tukar petani April naik jadi 100 persen
April 2017, harga grosir turun 0,88 persen
BPS catat inflasi April capai 0,09 persen
Perusahaan konstruksi asal Turki minat investasi di infrastruktur RI
Usai May Day, harga emas turun Rp 2.000 ke level Rp 587.000 per gram