Ini alasan Sri Mulyani tolak tambah subsidi listrik Rp 7 triliun
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 di rapat paripurna, Kamis (27/7). Dalam rinciannya disebutkan, subsidi listrik tercatat sebesar Rp 45,37 triliun atau naik tipis dari usulan semula dalam APBN 2017 yang sebesar Rp 44,98 triliun.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 di rapat paripurna, Kamis (27/7). Dalam rinciannya disebutkan, subsidi listrik tercatat sebesar Rp 45,37 triliun atau naik tipis dari usulan semula dalam APBN 2017 yang sebesar Rp 44,98 triliun.
Padahal, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sempat mengusulkan penambahan subsidi listrik menjadi sekitar Rp 51 triliun atau naik kurang lebih sekitar Rp 7 triliun dalam alokasi APBN 2017.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alasan pemerintah tidak mengabulkan permintaan Menteri ESDM tersebut adalah, karena pemerintah menimbang dari sisi keseluruhan postur kemampuan penerimaan pajak dan kemampuan alokasi belanja negara.
"Kita akan terus melihat dari sisi keseluruhan postur kemampuan penerimaan pajak dan juga dari sisi kemampuan untuk mengalokasikan belanja negara," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Jumat (28/7).
Selain itu, dengan dibatalkannya tambahan subsidi Rp 7 triliun, pemerintah juga menginginkan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Mengingat, dengan pemberian subsidi yang tepat sasaran, maka masyarakat penerima subsidi listrik bisa menggunakan dananya untuk keperluan lain.
"Jadi kita akan lihat terus. Memang selalu kalau ada pandangan dari lapisan masyarakat tertentu, dari region tertentu, dari kelompok usaha tertentu ya kita akan lihat apakah ada masalah yang lebih serus yang harus kita perhatikan dari sisi policy respons," pungkasnya.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kenapa elektabilitas Prabowo meningkat? Tingginya elektabilitas Prabowo itu terbantu dengan tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi. Apalagi saat ini Gerindra dan Prabowo bagian dari pemerintahan.
-
Bagaimana peran Indonesia dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik global? Indonesia dapat terus memperkuat perannya sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan baterai EV global, tidak hanya memenuhi permintaan domestik tetapi juga kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan global akan nikel berkualitas tinggi.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Bagaimana cara Prabowo-Gibran meningkatkan elektabilitasnya menurut The Economist? “Prabowo tidak hanya menganut paham ‘Jokowinomics’ yaitu pembangunan berbasis infrastruktur, tetapi juga menggandeng putra Jokowi yang berusia 36 tahun, Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangannya,” tulis The Economist.
Baca juga:
Ini cara PLN jaga tarif listrik tak naik hingga Desember 2017
Jurus Menko Darmin jaga tarif listrik agar tak naik
BI: Daya beli turun karena tarif listrik & penundaan gaji ke-13 PNS
Cerita Jonan soal tarif listrik mahal bisa tumbuhkan radikalisme
Subsidi listrik dicabut, pemerintah tetap minta tambahan anggaran
DPR heran subsidi listrik dicabut tapi Jonan minta tambah anggaran