Ini syarat dari DPR untuk calon dirut baru Pertamina

Ini syarat dari DPR untuk calon dirut baru Pertamina. Diharap dirut definitif nantinya dipilih dari kalangan profesional dan berasal dari internal Pertamina. Selain itu, siapapun yang menjadi Dirut Pertamina nantinya harus mampu memimpin dan membawa perusahaan migas negara itu lebih baik.

Pelaksana Tugas Direktur Utama ‎PT Pertamina (Persero) Yenni Andayani, hari ini menghadiri rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rapat tersebut merupakan rapat perdana yang dihadirinya semenjak menjabat sebagai Plt Dirut Pertamina, menggantikan Dwi Soetjipto.

Dalam kesempatan tersebut, DPR berharap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memilih calon Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang profesional. Sebab, sampai saat ini banyak pihak luar yang mengincar posisi strategis tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto mengatakan dirinya kaget dengan adanya restrukturisasi yang dilakukan secara tiba tiba oleh perseroan. Di mana, secara mendadak Pertamina mencopot dua pejabatnya yakni Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari posisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama.

Dia berharap dirut definitif nantinya dipilih dari kalangan profesional dan berasal dari internal Pertamina. "Kami harapnya (pemilihan Dirut Pertamina) benar-benar profesional 100 persen. Karena saya dengar ada beberapa yang mengincar itu. Saya harapkan yang benar-benar kerja untuk Pertamina mempunyai dan tentunya dari dalam‎," ujar Dito di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Kamis (9/2).

Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut berharap, siapapun yang menjadi Dirut Pertamina nantinya harus mampu memimpin dan membawa perusahaan migas negara itu ke arah yang lebih baik. Sebab, Pertamina ditarget semakin besar sehingga harus didukung oleh direksi yang benar benar mumpuni.

"Jadi kami harapkan direksi Pertamina benar-benar mumpuni dan harus solid. Karena kalau sudah di-leverage dengan UU maka akan membesarkan Pertamina. Tapi kalau tidak didukung direksi yang mumpuni akan sia-sia," ungkapnya.

Baca juga:
Menteri Rini buka kesempatan Pertamina dipimpin orang luar
Hingga 2030, RI butuh Rp 1.066 T bangun infrastruktur gas bumi
Indonesia di ambang krisis gas bumi di 2019
Mantan menkeu: Harga BBM harus naik secara bertahap
Fadli Zon sebut pencopotan bos Pertamina penuh kepentingan politik
Pemkot Banda Aceh minta PNS & orang kaya beralih gunakan Bright Gas
5 Fakta di balik aksi pencopotan dua bos besar Pertamina