Ini syarat & prosedur agar dapat layanan tax amnesty dalam 10 hari
Salah satu syaratnya adalah membawa daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan.
Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang I, Setyo Utama mengatakan, wajib pajak (WP) bisa mendapatkan Surat Pernyataan Keikutsertaan Tax Amnesty hanya dalam waktu maksimal 10 hari, setelah wajib pajak mengikuti prosedur yang sudah ditentukan.
"Yang pasti WP harus memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan harta, lampiran harus sesuai dengan ketentuan kita yang diatur dalam PMK. Maksimal 10 hari sudah keluar surat pernyataannya, yakni surat keterangan bahwa WP telah mengikuti tax amnesty," kata Setyo di kantornya, Jakarta, Rabu (20/7).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diusulkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah AALCO untuk negara anggota yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang? Sebagai tuan rumah, Indonesia mengusulkan pembentukan Asset Recovery Forum bagi negara anggota AALCO yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Kenapa kampanye uang bisa merusak sistem politik Indonesia? Akan tetapi, ini bukanlah sistem politik yang baik dan sehat karena orang tidak memilih berdasarkan program kerjanya. Padahal, orang itu memilih inginnya bisa menjadi lebih sejahtera kehidupannya.
Untuk mendapatkan surat tersebut, wajib pajak hanya perlu datang ke Kantor Pajak tempat Wajib pajak terdaftar dengan membawa berbagai persyaratan, seperti bukti pembayaran uang tebusan, bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan.
Juga daftar Utang serta dokumen pendukung, bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, fotokopi SPT PPh Terakhir, dan surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak.
"Nanti di help desk kami akan memeriksa kelengkapan berkas dari peserta, termasuk persyaratannya. Jika peserta tidak terdaftar di kantor kami, maka kami tidak bisa menerima laporan mereka. seperti WP dari Sumatera yang bekerja di Jakarta, dia tidak bisa melaporkan tax amnesty di sini, harus ke kantor pajak di mana dia terdaftar. jika tidak, WP bisa memberi kuasa kepada orang lain untuk menyerahkan berkas-berkasnya ke kantor pajak di Sumatera," imbuhnya.
Setelah itu, wajib pajak akan dipindahkan ke bagian penerima untuk menerima berkas-berkas yang sudah diperiksa. Jika semua data sudah lengkap, maka wajib pajak akan disuruh menunggu beberapa menit.
Selama menunggu, petugas Kantor Pajak di bagian peneliti memastikan bahwa berkas yang dilaporkan wajib pajak valid dan bisa mengikuti program ini. Jika sudah dinyatakan valid dan lengkap, maka wajib akan diberi tanda terima bahwa peserta sudah mengajukan tax amnesty.
"Sehingga yang memindahkan berkas itu bukan WP. Jadi WP hanya datang kemudian tunggu, lalu kami yang memindahkan berkas dari penerima help desk, ke penerima, dan peneliti itu kami yang urus. Jadi WP hanya sekedar menyampaikan kemudian menunggu sampai tanda terima keluar," terangnya.
Nantinya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan melakukan input data dari peserta tax amnesty, kemudian input data tersebut akan diserahkan ke Kantor Wilayah Pajak, setelah itu Kantor Wilayah akan mencetak Surat Keterangan Keikutsertaan Tax Amnesty. Sedangkan, demi menjaga kerahasiaan data, maka berkas dari peserta tax amnesty akan dikirim ke Kantor Pengolahan Data Pajak di Makassar.
"Sehingga proses dari menerima sampai ke pernyataan, itu maksimal 10 hari. Nanti akan dikirim lewat pos. Namun 10 hari itu batas maksimal. Kalau bisa 2 hari kenapa harus 10 hari. Kami hanya membatasi selama 10 hari, kalau lebih maka kita akan kena sanksi. Kenapa 10 hari? Karena kami juga melihat volume. Kanwil bukan hanya dari kita saja, tapi ada dari kantor pajak lain," jelas Setyo.
Baca juga:
Dana hasil tax amnesty akan digunakan untuk bangun kilang
BTN pastikan masuk dalam daftar bank persepsi tax amnesty
Ekonomi RI tahun ini masih akan dapat tekanan global
Amnesti pajak, BUMN target kelola dana repatriasi Rp 300 triliun
Ini aturan lengkap untuk bisa memperoleh pengampunan pajak
Intip kesiapan Bank BRI tampung dana hasil repatriasi tax amnesty
Pertamina siapkan skema tampung repatriasi dana tax amnesty