Jokowi blak-blakan soal kendala peningkatan kemudahan berusaha RI
Pemerintah terus berupaya memperbaiki peringkat kemudahan berusaha di Indonesia agar beranjak naik. Indonesia sempat berada pada peringkat 109, lalu naik ke peringkat 91 pada 2017.
Presiden Joko Widodo membeberkan sejumlah kendala yang menghambat peningkatan kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia. Hambatan tersebut berupa birokrasi yang lamban, keterbatasan infrastruktur dan energi listrik.
"Birokrasi kita harus mau berubah sehingga perlu persiapan untuk mengubah budaya birokrasi kita untuk bisa melayani dengan secepat-cepatnya," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara, Jumat (9/6).
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Mengapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Kenapa Jokowi ingin Indonesia menjadi produsen dalam industri teknologi? "Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, kita tidak boleh hanya menjadi pasar, dan kita harus jadi pemain, menjadi produsen," kata Jokowi.
-
Bagaimana perubahan di industri otomotif Indonesia pada era Jokowi? Terjadi perubahan besar dalam kepemilikan usaha di industri otomotif Indonesia. Variabelnya banyak.Menariknya, merek otomotif China mulai masuk pada 2017 lewat Wuling dan DFSK. Disusul Hyundai (Korea) pada 2021.Yang terbaru, merek China kembali masuk pada 2022-2023: Chery, Neta, Great Wall Motor (GWM), dan lain-lain. Varialebel utama antara lain krisis moneter 1998, krisis industri keuangan 2008, dan sebagainya. Variabel ini cukup mengubah potret raja otomotif Indonesia di era Jokowi:Dari pengusaha ke kelompok usaha (konglomerasi).
-
Mengapa Jokowi mendorong kerja sama ekonomi biru dengan India? "Potensi kerja sama tersebut bisa kita dorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan,"
-
Bagaimana Jokowi berharap keberadaan Bandara Panua Pohuwato dapat membuka akses ekonomi di Pohuwato? Semoga dengan adanya bandara ini ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, urusan yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secepat-cepatnya. "Bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, pemerintah yang cepat akan mengalahkan pemerintah yang lambat. Kalau itu tidak jadi pegangan kita, ya ditinggal kita," kata Jokowi.
Terkait infrastruktur, Jokowi mengakui jika infrastruktur tidak baik, rakyat tidak akan bisa menjual hasil bumi atau komoditas yang dihasilkan. Salah satu contohnya, terjadi di Halmahera Tengah karena keterbatasan pelabuhan. Sebelum ada pengembangan pelabuhan di daerah itu, hanya kapal-kapal kecil yang bisa masuk. Lebih parah lagi ketika musim ombak besar, tidak ada kapal yang masuk ke sana.
"Kemarin kita resmikan Pelabuhan Tapaleo. Setelah ada pelabuhan itu, meskipun juga bukan pelabuhan besar, kapal berukuran sedang bisa masuk dan datang secara rutin sehingga bisa dipastikan setiap dua minggu datang," katanya.
Jokowi berharap, setelah bisa dua minggu sekali kapal datang, nantinya berkembang menjadi setiap seminggu sekali. "Artinya sembako, kebutuhan pokok, semen bisa masuk ke sana. Di sisi lain hasil bumi yang ada di situ yang dulu sulit dijual, sekarang pedagang datang ke situ karena sudah ada kapal yang rutin. Lada bisa dijual, juga cengkih," katanya.
Jokowi menegaskan,dampak seperti itulah yang ingin dihasilkan dengan adanya pembangunan infrastruktur.
Sementara terkait energi listrik, Presiden Jokowi mengakui Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara lain. "Harus dikejar agar energi listrik ini siap betul, sehingga kalau ada orang mau buka industri, mengembangkan pariwisata, tenaga listrik tersedia," katanya.
Pembangunan pembangkit listrik membutuhkan waktu 5-6 tahun, tidak bisa langsung jadi. Jokowi meminta dukungan semua pihak untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
"SDM kita harus ngerti bahwa kita sekarang ini berada di persaingan antarnegara sangat ketat, artinya ada adu cepat karena kita lihat negara-negara yang ekonominya jatuh itu ya karena lambat," kata Jokowi.
Pemerintah terus berupaya memperbaiki peringkat kemudahan berusaha di Indonesia agar beranjak naik. Indonesia sempat berada pada peringkat 109, lalu naik ke peringkat 91 pada 2017.
(mdk/idr)