Jokowi minta hilirisasi diteruskan, ini kata bos Petrokimia Gresik
PT Petrokimia Gresik (PG) mendukung sepenuhnya program Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, khususnya melalui penyediaan pupuk bersubsidi. Petrokimia siap menyerap asam sulfat hasil samping smelter PT FI sebagai wujud hilirisasi. PT FI turut berperan dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo untuk terus mewujudkan hilirisasi mineral di Tanah Air. Jokowi setidaknya memberi enam pokok penting kepada Jonan.
Menanggapi ini, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Nugroho Christijanto mengatakan bahwa PT Petrokimia Gresik (PG) sebagai salah satu anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung sepenuhnya program Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, khususnya melalui penyediaan pupuk bersubsidi.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Bumi terbentuk? Dengan mengukur usia bebatuan di bulan, dan meteorit yang ditemukan di Bumi, para ilmuwan memperkirakan Bumi terkonsolidasi 4,54 miliar tahun lalu.
-
Kapan Rumah BUMN BRI Yogyakarta berdiri? Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.
-
Di mana lokasi Rumah BUMN Yogyakarta? RuBY terletak di Jalan Sagan Timur No. 123, Kec. Gondokusman, Kota Yogyakarta.
-
Apa usia Bumi? Dilaporkan ScienceFocus, Jumat (7/7), faktanya Bumi telah berusia 4,54 miliar tahun.
-
Dimana lokasi Pantai Buyutan? Pantai Buyutan terletak di Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Pacitan.
"Kami berkomitmen mendukung rencana pembangunan pabrik pengolahan mineral atau smelter PT Freeport Indonesia (PT FI) di kawasan industri PG. Karena hasil samping smelter, yaitu asam sulfat, dapat dimanfaatkan oleh PG sebagai bahan baku pupuk NPK," katanya di Jakarta, Rabu (11/1).
Menurut Nugroho, pihaknya siap menyerap asam sulfat hasil samping smelter PT FI sebagai wujud hilirisasi. Secara tidak langsung, PT FI turut berperan dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional.
"Asam sulfat jika tidak diolah lebih lanjut dapat berpotensi menjadi limbah. Penangannnya cukup sulit dan bisa berdampak terhadap lingkungan," katanya.
Namun, hal ini tidak akan menjadi masalah jika proyek smelter dibangun di kawasan industri PG. Nugroho berpendapat bahwa rencana proyek smelter PT FI, dengan kapasitas hasil samping asam sulfat sebesar 2 juta ton per tahun, di kawasan industri PG berpotensi untuk dapat dioptimalisasikan dan diintegrasikan dengan pabrik smelter eksisting milik PT Smelting.
Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah antara PG dan PTFI pada Juni 2015, PG bertanggungjawab atas penyediaan lahan seluas 80 hektar untuk proyek smelter PT FI. Saat ini, lahan tersebut telah tersedia, baik dari aspek teknis maupun legalitas. Selain lahan, PG juga memiliki insfrastruktur pendukung, seperti pelabuhan untuk membongkar peralatan berat, ketersediaan pasokan air industri melalui proyek uprating atau peningkatan kapasitas air, dan berbagai sarana pendukung lainnya yang sudah tersedia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),n Ignasius Jonan mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo untuk terus mewujudkan hilirisasi mineral di Tanah Air. Jokowi setidakna memberi enam pokok penting kepada Jonan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan Presiden Jokowi memberi arahan untuk mewujudkan hilirisasi mineral di Tanah Air. Arahan Presiden mengenai hilirisasi setidaknya ada enam pokok penting.
"Jadi ratas hari ini membahas mengenai hilirisasi mineral dan bukan minerba karena batu baranya tidak ikut (tidak masuk dalam pembahasan)," ujar Jonan di Gedung ESDM, Jakarta, Selasa (10/1).
Jonan mengatakan, sesuai dengan arahan presiden, pokok-pokok tersebut antara lain, pertama semua kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, penerimaan negara dari sektor mineral harus dipertimbangkan.
"Ketiga harus mempertimbangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan harapan jangan nanti ada hilirisasi yang menutup lapangan pekerjaan. Selanjutnya, yang keempat ada dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Kelima, mendorong tumbuhnya investasi serta keenam bahwa investasi bagi investasi asing sebisa mungkin harus mencapai 51 persen," ungkap Menteri Jonan.
Menteri Jonan mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan tinjauan terhadap PP Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
"Selain PP ini, akan dilakukan juga peninjauan terhadap beberapa peraturan peraturan terkait untuk memperjelas prosedur administrasi," ungkap Menteri Jonan.
Baca juga:
Proyek smelter Freeport bisa perkuat kedaulatan pangan
Bos BEI minta Menkeu bujuk 52 perusahaan asing jual saham di RI
Bertemu Luhut, Bos BEI bantah bahas divestasi saham Freeport
Menteri Rini tunggu arahan Jonan soal divestasi saham Freeport
Gara-gara izin ekspor, Nasib Freeport tahun ini di ujung tanduk
Dari Freeport hingga Arcandra hebohkan Kementerian ESDM di 2016
Arcandra rapat maraton bahas izin ekspor konsentrat Freeport