Jokowi Minta Target 1 Juta UMKM Masuk E-Katalog LKPP Terlaksana Tahun Ini
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, target 1 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bisa terlaksana tahun ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, target 1 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bisa terlaksana tahun ini.
"Target 1 juta UMKM untuk on boarding untuk masuk e-katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini," kata Jokowi saat pembukaan rapat koordinasi nasional transformasi digital dan pendataan lengkap koperasi dan umkm di Istana Negara, Jakarta, (28/3).
-
Kapan Kepala LKPP memberikan arahan kepada pelaku UMKK di Karanganyar? Hal ini Hendi sampaikan saat memberikan pengarahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Karanganyar pada Selasa (30/4/2024).
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Mengapa LKPP ingin membantu para pelaku UMKK? Tak Hanya Memberi Kail dan Pancing, Tapi Siapkan Kolam Menurut Kepala LKPP Hendrar Prihadi, ia menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing. Tapi, mereka juga membuatkan kolam ikan besar sebagai upaya menyejahterakan pelaku UMKK di tanah air.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa yang ingin dilakukan LKPP untuk pelaku UMKK? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengupayakan kesejahteraan untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Kali ini, LKPP mendorong pelaku UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga, hingga Pemda.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
Menurutnya, pemenuhan target itu berkesesuaian dengan instruksi yang disampaikannya untuk pemrioritasan produk-produk lokal terutama UMKM dalam belanja anggaran
E-katalog yang dimaksud Presiden merujuk pada aplikasi belanja daring yang disediakan LKPP untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Sebelumnya, Presiden sempat memerintahkan kepada jajaran gubernur, bupati, wali kota, menteri dan direksi BUMN yang hadir dalam acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (25/3), untuk mengalokasikan sedikitnya 40 persen dari APBN, APBD dan anggan BUMN untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri.
Dalam acara tersebut, Presiden juga sempat meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengakomodasi UMKM unggul di wilayahnya masing-masing agar nantinya secara keseluruhan satu juta UMKM bisa menembus e-katalog LKPP.
Presiden juga kala itu berpesan agar ada kemudahan salah satunya untuk pengurusan sertifikasi SNI bagi produk-produk UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam laporannya sebelum Presiden memberi sambutan, Rakornas kali ini diikuti 1.200 perserta dengan 1.000 di antaranya mengikuti secara daring.
Baca juga:
Transformasi Digital Bantu Dorong Daya Saing UMKM di Tengah Pandemi
Jokowi Minta APBN, APBD dan Anggaran BUMN Fokus untuk Beli Produk Lokal
Jokowi: Produk Lokal Harus Membanjiri Marketplace
3 Usul Agar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tak Pakai Produk Impor
Duduk Permasalahan Belanja Pemerintahan Didominasi Barang Impor
Ini Cara Agar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Prioritaskan Buatan Anak Bangsa