Jokowi: Persoalan Kecil Tak Bisa Diselesaikan Pembuat Kebijakan, Lucu Banget Kita Ini
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh jajaran baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), maupun Kantor Pertanahan, serta pemerintah daerah dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh jajaran baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), maupun Kantor Pertanahan, serta pemerintah daerah dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan. Sebab, ego sektoral yang mengendap di birokrasi pemerintahan telah menghambat pembangunan.
Contohnya, ego sektoral antara lembaga kerap menjadi batu sandungan pemberian sertifikat hak milik tanah untuk rakyat, dan juga ego sektoral yang membuat pembangunan jalan tol tertunda hingga puluhan tahun.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Sampah apa yang membuat viral tumpukan sampah di Kota Baru Jogja? Dalam sebuah video viral yang diunggah akun Instagram @merapi_uncover, tampak tumpukan sampah pada salah satu sudut jalanan Kota Yogyakarta. Tumpukan sampah itu memanjang mencapai 50 meter.
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
"Saya ke lapangan persoalan apa kok tidak rampung-rampung? Persoalan kecil tapi bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? Ya kita sendiri, kan lucu banget kita ini," kata Jokowi di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (9/6).
Dia mengingatkan, ada dampak sosial dan ekonomi yang timbul jika perkara sengketa lahan tidak segera diselesaikan. Selain itu, kedudukan sertifikat bisa menjadi barang jaminan dan akses permodalan ke bank dan lembaga keuangan lainnya.
"Bahaya kalau sudah yang namanya sengketa tanah, sengketa lahan. Bahaya banget. Antarkampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati. Dampak sosial, dampak ekonominya kemana-mana," imbuhnya.
Oleh karenanya, dia mengapresiasi Pertemuan GTRA yang diharapkan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk saling terbuka dan bersinergi secara konkret baik dalam segi kebijakan, hingga dalam tataran pelaksanaan.
Baca juga:
Jokowi Jengkel Lahan Besar Dapat Sertifikat, Tanah Kecil Dibiarkan
Kasus Korupsi Lahan Cengkareng, Bareskrim Sita Aset Tersangka Senilai Rp700 Miliar
Jokowi Minta Lahan Telantar Ditanami Tanaman Pangan: Padi, Jagung, Porang Silakan
Cegah Konflik, Perbatasan Aceh dengan Sumut Dipasang Pilar
Kemendagri Didesak Ajak Duduk Pemprov Aceh dan Sumut Selesaikan Masalah 4 Pulau
4 Pulau di Aceh Singkil Diklaim Sumut, DPR dan Pemerintah Aceh Protes