Jokowi: Saya tak mau dengar lagi BPN lama urus sertifikat tanah
"Dari saya lahir sampai sekarang urus sertifikat lama," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada perbankan dan pihak terkait untuk mempermudah petani dan nelayan mendapatkan sertifikat tanah agar bisa dijadikan agunan untuk mendapatkan modal dari perbankan.
Menurut Jokowi, tidak sedikit petani dan nelayan yang semakin miskin lantaran terjerat praktik rentenir dengan bunga tinggi.
-
Apa yang menjadi sorotan utama Presiden Jokowi tentang pangan di Indonesia? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa yang dilantik menjadi Menteri Pertanian oleh Presiden Jokowi? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Andi Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian (Mentan).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana tugas Kementerian Pertahanan RI dalam membantu Presiden? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
"Kenapa petani, nelayan tidak bisa akses ke bank? Banyak lari ke rentenir, karena tidak punya agunan. Agunan berupa sertifikat," kata Jokowi saat memberikan pidato dalam acara pembukaan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4).
Jokowi menambahkan, pengurusan sertifikat tanah tidak harus dilakukan sendiri oleh para petani atau nelayan. Perbankan, sebagai pemberi kredit, harus terlibat dalam proses pembuatan sertifikasi tanah.
"Tidak harus rakyat sendiri yang urus (sertifikat tanah). Perbankan harus ikut cari cara. Nanti minjamnya juga ke bank. Tadi sudah diurus BRI, BNI. Kalau memungkinkan diberi pinjaman, urus (sertifikat tanah)," tutur Jokowi.
Jokowi pun berpesan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempermudah proses pembuatan sertifikat tanah.
"Saya kasih peringatan ke BPN. Enggak mau dengar terlalu lama urus sertifikat. Suatu saat saya akan cek langsung. Dari saya lahir sampai sekarang urus sertifikat lama. Enggak bisa dibiarkan. Sekarang sudah zaman IT. Enggak mau saya, harus dibangun sistem cepat, rakyat senang, cepat berusaha, gampang minjam ke bank. Ini lama karena ruwet di BPN," papar Jokowi.
Baca juga:
Presiden Jokowi: Urus sertifikat tanah habis Rp 1 juta, mahal benar
Menteri ATR: Urus izin pertanahan cara online bisa selesai dua hari
Asosiasi sebut kredit macet di UKM kecil ketimbang usaha besar
Asosiasi minta pemerintah ubah penyalur KUR lewat bank
Hingga Maret 2016, Bank Mandiri salurkan KUR Rp 3,66 triliun
Bekraf gandeng perbankan beri pendanaan industri ekonomi kreatif