Jokowi soal deklarasi harta baru Rp 9 triliun: Ini masih pemanasan
"Kalau saya, pada angka tadi Rp 9 triliun buat saya biasa aja, memang belum," ucap Jokowi.
Pemerintah Jokowi-JK telah menjalankan aturan tax amnesty atau pengampunan pajak untuk masyarakat. Namun, hingga saat ini deklarasi harta masyarakat yang memanfaatkan tax amnesty baru mencapai Rp 9,27 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, masih kecilnya angka ini karena karena masyarakat yang kaya masih banyak menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang kedua.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Jadi ini memang kita sudah mengeluarkan PMK, tapi PMK-nya itu belum mengakomodir wajib pajak yang ingin merepatriasi dananya. Karena apa? Memang ini kecil-kecil, ini teknis kecil-kecil, tapi kalau nggak kita dengar semuanya, nggak kita dengar mereka, bisa hilang itu. Sehingga ini dengan cepat Bu Menteri Keuangan langsung mengeluarkan lagi 2 PMK. Nah, nanti kita lihat," kata Jokowi seperti dikutip dari situs Setkab di Jakarta, Selasa (9/8).
Jokowi mengakui, semua masyarakat yang ingin deklarasi harta pakai kalkulasi, pakai hitung-hitungan buku, tidak langsung ada tax amnesty-nya datang. "Mereka kan masih membuat buku dulu, menyiapkan kalkulasinya dulu, menyiapkan perhitungan-perhitungan dulu, dilihat, diteliti benar, baru maju ke Pajak, ke kantor Pajak. Memang prosesnya seperti itu."
Jokowi optimis, deklarasi harta masyarakat akan datang banyak pada akhir Agustus atau awal September, karena hitung-hitungannya sudah selesai.
Menurut Presiden, keluhan yang ada di luar sekarang adalah kekurangan konsultan pajak. Banyak orang membutuhkan konsultan pajak, sehingga konsultan pajak kurang, karena harus menyiapkan buku-buku serta waktunya mepet.
"Kalau saya, pada angka tadi Rp 9 triliun buat saya biasa aja, memang belum, ini baru pemanasan. Bahwa aliran dana ini sudah masuk, iya. Bagus," terang Presiden.
Baca juga:
Bos Bank Mandiri sebut kemajuan amnesti pajak belum cepat
BTN resmi jadi bank ke-20 penampung dana tax amnesty
Layani lonjakan pemohon Tax Amnesty, kantor pajak buka sampai Sabtu
DPR: Target penerimaan amnesti pajak Rp 156 triliun sulit tercapai
Peserta sosialisasi kerap ramai, tax amnesty diyakini capai target
Ketua HIPMI: Banyak pengusaha belum taat bayar pajak, termasuk saya
Ini aturan baru OJK sambut dana tax amnesty di pasar modal