Kasus Covid-19 Melonjak di Juli, Belanja K/L Agustus Naik 21,5 Persen
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara pada Agustus 2021 tumbuh 1,5 persen. Di mana, belanja negara tahun ini mencapai Rp 1.560,8 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara pada Agustus 2021 tumbuh 1,5 persen. Di mana, belanja negara tahun ini mencapai Rp 1.560,8 triliun.
"Pertumbuhan belanja 1,5 persen, memang tidak terlalu meningkat, dengan total belanja di Rp 1.560,8 triliun," kata dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, (23/9).
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Siapa yang mendorong pengentasan pengangguran bagi pemuda dalam RAPBN 2025? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pengentasan pengangguran bagi pemuda dalam RAPBN 2025.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
Menteri Sri Mulyani menjelaskan, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 21,5 persen. Belanja K/L ini pun lebih banyak digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang didominasi untuk vaksinasi dan klaim biaya perawatan yang meningkat karena adanya lonjakan kasus di Juli 2021.
"Belanja-belanja yang berhubungan dengan covid memang mendominasi seperti vaksinasi, klaim perawatan karena jumlah yang terkena covid dan dirawat terutama pada Juli kemarin meningkat," kata dia.
Kenaikan belanja K/L juga terjadi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, belanja modal juga mulai dilakukan untuk proyek infrastruktur sudah mulai berjalan kembali.
"Jadi belanja K/L memang pertumbuhan yang sangat kuat," kata dia.
Sementara itu, non K/L tumbuh -0,9 persen untuk THR, pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program Kartu Prakerja. TKDD juga mengalami kontraksi 15,2 persen. Namun DAK non fisik tumbuh positif, ini untuk mendukung kesehatan dan pendidikan.
Terkait pembiayaan investasi mengalami pertumbuhan hingga 127 persen. Pembiayaan ini untuk mendorong belanja produktif melalui LMAN yakni mendukung proyek-proyek strategis yang sudah mulai dieksekusi dan berjalan lagi.
Sehingga penggunaan APBN sampai Agustus 2021 tetap menjadi instrumen penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kinerja ini pun sudah menunjukkan berbagai hasil yang baik di sektor kesehatan, sosial dan perekonomian Indonesia.
"Kerja keras APBN ini mulai menunjukan hasil baik menjaga dari sektor kesehatan maupun menjaga dari sisi kesejahteraan masyarakat, maupun mendorong kembali perekonomian Indonesia," kata dia.
Menteri Sri Mulyani menambahkan, sampai 17 September 2021, realisasi dana PEN sudah mencapai 53,2 persen atau Rp 395,92 triliun dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun.
Selanjutnya
Realisasi belanja barang kementerian/lembaga (K/L) selama bulan Agustus 2021 mengalami peningkatan hingga tumbuh 60,4 persen. Tercatat belanja barang K/L sampai Agustus mencapai Rp 255,2 triliun, tumbuh tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 159 triliun.
"Belanja barang KL sudah Rp 255,2 triliun, naik sangat tinggi dibandingkan tahun lalu yakni 60,4 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, (23/9).
Belanja barang ini didominasi belanja Kementerian Kesehatan yang naik 378,3 persen dari tahun lalu yang hanya Rp 13,2 triliun menjadi Rp 63,1 triliun. Belanja ini semua untuk penanganan Covid-19, vaksinasi dan membayar klaim biaya perawatan pasien Covid-19 yang tidak dipungut biaya.
Lalu belanja Kementerian Koperasi dan UKM yang naik 100 persen dibandingkan tahun lalu, dari Rp 7,2 triliun menjadi Rp 14,5 triliun. Belanja ini untuk membantu dunia usaha khususnya UMKM yang terdampak akibat Covid-19 varian delta.
"Belanja Kemenkes melonjak 3 kali lipat dan kedua tertinggi Kementerian Koperasi dan UKM yang naik 100 persen dari tahun lalu. APBN jadi front line semua sektor kesehatan dan sosial," kata dia.
Selain untuk belanja penanganan Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sudah mulai belanja barang untuk proyek infrastruktur. Tahun ini naik 59,7 persen menjadi Rp 20,4 triliun dari sebelumnya tahun lalu dipangkas hanya Rp 15 triliun.
"Belanja barang PUPR juga naik karena ada beberapa proyek yang sudah berjalan," kata dia.
Belanja Kementerian Keuangan juga naik 74 persen menjadi Rp 27,7 triliun dari tahun lalu Rp 15,9 triliun. Secara khusus dari belanja tersebut digunakan untuk BLU Kelapa Sawit yang tahun ini naik menjadi Rp 22,4 triliun dari sebelumnya Rp 10 triliun.
"BLU kelapa sawit kelapa sawit ini manfaatnya busa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani kelapa sawit kita," kata dia.
Belanja Kementerian Agama juga mengalami peningkatan 27,5 persen. Sampai Agustus sudah dibelanjakan barang Rp 13,1 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 10,1 triliun.
(mdk/bim)