Kejar pertumbuhan, Jokowi disarankan tambah utang

Rasio utang pemerintah pada PDB dinilai masih rendah dan masih mungkin untuk ditambah.

Ekonom Faisal Basri menyebut niat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dalam mengejar pertumbuhan ekonomi disebut tidak akan berjalan lancar. Banyak kendala besar yang harus dilalui, diantaranya adalah masalah pendanaan. Faisal menyebut pendanaan dalam negeri sangat terbatas.

Jalan keluar dari permasalahan ini, Faisal menyarankan kepada Jokowi untuk menambah utang. Rasio utang pemerintah pada PDB dinilai masih rendah dan masih mungkin untuk ditambah.

"Utang pemerintah pada PDB itu 24 persen, pemerintah bisa mempercepat utang menyelesaikan masalah pendanaan ini," ucap Faisal di Gedung PLN Pusat, Jakarta, Senin (27/10).

Selain itu, jalan keluar masalah pendanaan di Indonesia adalah mempercepat dan memperbanyak IPO (Initial Public Offering) perusahaan milik pemerintah. Pada tahun 2000 baru 16 persen saham pemerintah yang dijual ke publik.

"Tahun 2013 sudah 45 persen. Tapi 45 persen ini masih kecil dibandingkan Thailand, Philipina, dan bahkan Malaysia mencapai 100 persen," katanya.

Cara selanjutnya dalam mencari pendanaan, Jokowi disarankan untuk melakukan kapitalisasi surat utang, obligasi atau bonds. "Harus manfaatkan bonds market. Kemudian IPO tadi kesempatan masih cukup besar," tutupnya.