Kemenkeu sebut pelaku OTT sudah dipantau sejak lama
Dia mengakui Kementerian Keuangan juga mendapat informasi dari pihak-pihak lain, tidak terkecuali pihak ketiga. Selain itu, pihaknya melakukan pemantauan dari sejumlah potensi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suap didalamnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Senin (21/11) malam. Penindakan ini menjadi yang kedua di instansi negara setelah sebelumnya Kementerian Perhubungan.
Sekertaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengungkapkan, Kemenkeu telah melakukan pemantauan tindakan suap tersebut sejak lama. Hanya saja, OTT tersebut baru dilakukan kemarin karena harus memastikan lebih dahulu.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Dimana tugas KPPS dilakukan? Dalam pelaksanaan Pemilu, KPPS bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses pemungutan suara.
-
Apa yang ditemukan di TKP? Petugas Polsek Denpasar Selatan mengamankan sejumlah barang bukti di TKP. Bukti yang diamankan berupa KTP, kartu nikah, dompet warna cokelat, Kartu Indonesia Sehat, kartu vaksin covid, dan kabel catok rambut warna hitam yang dipakai melilit leher korban.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
"Informasi sejak awal kita sudah punya. Kita kan punya sistem itu. Kita telusuri, kita memastikan ada perbuatan yang melanggar hukum. Sudah cukup lama," ujar Hadiyanto di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/11).
Dia mengakui Kementerian Keuangan juga mendapat informasi dari pihak-pihak lain, tidak terkecuali pihak ketiga. Selain itu, pihaknya melakukan pemantauan dari sejumlah potensi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suap didalamnya.
"Irjen selalu dapat informasi baik dari pihak ketiga maupun pantauan irjen sendiri berbagai potensi," katanya.
"Informasi itu bisa dari sistem dan whistle blower. Kemenkeu melaporkan. Ada juga indikasi dari APH. Teknik untuk memantau kinerja semua APH dan Irjen sudah dilengkapi intelijen agar pelayanan publik tak terganggu masalah seperti itu," tambahnya.
Kedepannya, Kemenkeu akan melakukan sejumlah reformasi sistem untuk menghindari kasus suap tersebut terjadi kembali. Tidak hanya itu, perbaikan dalam sistem Informasi dan Teknologi juga akan lebih diperketat lagi agar pemantauan bisa semakin baik.
"Sistemnya kita reform. Apakah dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kedua, standart kapabilitas, integritas. Ketiga IT system. Jadi kinerjanya lebih terpantau. Keempat, peraturan perundang undangannya. Jadi bisa saling dukung dan saling harmoni," pungkasnya.
Baca juga:
OTT di Ditjen Pajak, politisi NasDem minta KPK periksa kepala KPP
HS, inisial pegawai Dirjen Pajak yang diciduk KPK
Ada OTT di DJP, menkeu percepat pembentukan tim reformasi pajak
Istana minta KPK tindak tegas pejabat Dirjen Pajak yang kena OTT
Menkeu soal OTT di DJP: Korupsi dan ketamakan memang harus diperangi
KPK segera tentukan status hukum pejabat Ditjen Pajak terkena OTT
KPK tangkap tangan pejabat Ditjen Pajak