Kemenkeu: Setelah 12 Tahun, Penerimaan Pajak Baru Sampai Target di 2021
Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengaku pertama kalinya setelah 12 tahun pengumpulan pajak pemerintah melampaui 100 persen dari target APBN 2021. Realisasi penerimaan pajak di 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun, atau 103 persen dari target di APBN yakni sebesar Rp1.229,59 triliun.
Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengaku pertama kalinya setelah 12 tahun pengumpulan pajak pemerintah melampaui 100 persen dari target APBN 2021. Realisasi penerimaan pajak di 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun, atau 103 persen dari target di APBN yakni sebesar Rp1.229,59 triliun.
"12 tahun kami tidak sampai target penerimaan. Tahun 2021 kami alhamdulillah bisa mencapai penerimaan di tahun 2021, lebih dari 100 persen," kata Suryo dalam Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Malang, Jawa Timur, Jumat (21/1).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang klaim TKN soal debat cawapres tema ekonomi? Menurut Anies, pembuktian atas klaim itu baru dapat dilihat pada saat debat cawapres berlangsung besok malam, Jumat, 22 Desember 2023.
Suryo menyebut Malang dan Surabaya menjadi beberapa wilayah dari Jawa Timur yang penerimaan pjaknya lebih dari 100 persen. Sedangkan Sidoardjo dan Nusa Tenggara peneriman pajaknya hampir mendekati 100 persen.
"Nusa Tenggara dan Sidoardjo ini penerimaanya kurang sedikit untuk mencapai target," katanya.
Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat sebagai wajib pajak yang masih menjalankan kewajibannya di tengah ketidak pastian akibat pandemi. Meski tahun 2021 telah berhasil mencapai target, namun hal itu tidak akan serta merta membuat pengumpulan pajak tahun ini lebih muda.
"Atas capaian tersebut bukan berarti tahun ini akan lebih mudah dari tahun 2021," kata dia.
Apalagi mulai tahun ini sejumlah kebijakan yang ada di dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai diterapkan. Sehingga akan ada beberapa perubahan dalam pemungutan pajak. "UU ini didesain buat kita semua, ada yang nambah tarifnya, tapi ada juga yang memberikan peluag buat menggerakan perekonomian," kata dia.
Sebagai informaasi, sepanjang tahun 2021 realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp269,0 triliun atau tumbuh 26,3 persen dibanding kinerja tahun 2020. Realisasi tersebut setara dengan 125,1 persen dari target dalam APBN sebesar Rp215,0 triliun.
Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) realisasinya mencapai Rp452,0 triliun atau tumbuh 31,5 persen. Kenaikan realisasi PNBP didorong oleh tren peningkatan harga komoditas migas, minerba, dan CPO.
Baca juga:
Penggunaan Dana BPDPKS untuk Subsidi Minyak Goreng Bisa Kurangi Beban APBN
Kemenkes Sebut Belanja Tahunan Bertambah, Tapi Kesehatan Tidak Meningkat
Biayai Bangun Ibu Kota Baru, Kemenkeu Pastikan Defisit APBN Tak Lewati 4,85 Persen
Sri Mulyani Pamer Mampu Turunkan Defisit Anggaran di Tengah Krisis
Anggaran Kemenkes Rp96,85 Triliun, Mayoritas untukTransformasi Kesehatan
Kemenkeu: Anggaran Vaksin Booster Covid-19 Sudah Ada di Kemenkes