Kementerian BUMN bakal ambil alih proyek PLTU yang tersendat
"Mengambil ahli tapi tentunya secara hukum," kata Rini.
Menteri BUMN Rini Soemarno merencanakan bakal mempercepat proyek-proyek tersendat milik PLN. Kali ini, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bakal dimasukkan dalam program Kementerian BUMN.
"Bagaimana bisa lebih mempercepat penambahan dari tenaga listrik, kita lihat banyak proyek-proyek yang apa sekarang tersendat karena persoalan kontraktornya yang tidak meneruskan," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (17/11).
-
Mengapa PLTU Batang dibangun? Pembangunan PLTU Batang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan merupakan bagian dari program penyediaan listrik 35.000 MW.
-
Siapa yang membangun PLTU Batang? PLTU Batang merupakan proyek dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari USD 4 miliar.
-
Dimana PLTU Batang berada? PLTU Batang adalah pembangkit listrik tenaga uap ultra critical sebesar 2x1.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
-
Apa yang digugat Nurul Ghufron ke PTUN? Dalam upaya gugatan yang diajukan oleh Ghufron yakni berkaitan dengan aturan Dewas KPK yang tidak bisa lagi mengenakan sanksi etik ketika pelanggaran etik yang dilaporkan ke sudah kedaluwarsa.
-
Mengapa PLN membangun PLTS di IKN Nusantara? Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan PLTS ini menunjukkan keseriusan pemerintah melalui PLN dalam menyiapkan sistem kelistrikan yang andal dan berbasis pada energi ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik di IKN Nusantara. Hal ini selaras dengan pembangunan IKN sebagai forest city yang hijau dan ramah lingkungan.
-
Apa yang dibangun oleh PLN di IKN Nusantara? PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW).
Kementerian BUMN akan mengambil langkah hukum untuk mengoperasikan kembali proyek-proyek milik PLN tersebut. "Mengambil ahli tapi tentunya secara hukum, terlindungi secara hukum terutama tim dari PLN, yang akan melakukan."
Dia khawatir, ada beberapa petinggi dari PLN yang bakal berurusan dengan hukum. "Tujuan kami, begitu sudah mendetailkan beberapa proyek-proyek PLTU yang tersendat," ungkapnya.
Dalam waktu dekat, lanjut Rini, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan PLN dan kejaksaan. "Rencananya akan kita ambil ahli, kita harapkan kita akan berdiskusi mereka maupun kejaksaan supaya tidak ada persoalan," katanya.
(mdk/arr)