KPPU Temukan Rumah Sakit Beri Harga Tak Wajar Rapid Test Covid-19
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Guntur Saragih mengatakan, pengawasan akan diperketat untuk wilayah II merujuk kejadian di beberapa rumah sakit di Jakarta. Wilayah II yaitu Lampung, Jambi, Sumsel, Babel dan Bengkulu.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan pengawasan terhadap jasa rapid test atau tes diagnostik cepat virus corona (Covid-19) di sejumlah rumah sakit setelah ditemukan ketidakwajaran dari sisi teknis dan harga.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Guntur Saragih mengatakan, pengawasan akan diperketat untuk wilayah II merujuk kejadian di beberapa rumah sakit di Jakarta. Wilayah II yaitu Lampung, Jambi, Sumsel, Babel dan Bengkulu.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Mengapa KPU didirikan? KPU didirikan sebagai hasil dari reformasi politik pasca Orde Baru.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
"Sejauh ini memang belum ada temuan, tapi kami tetap melakukan pengawasan karena rapid test ini sedang banyak dicari masyarakat," kata dia dikutip Antara.
Dia mengatakan, KPPU sempat menemukan jasa rapid test ini dijadikan dalam bentuk paket kesehatan di sejumlah rumah sakit di Jakarta dengan layanan tarif yang berbeda-beda mulai dari Rp500.000 hingga Rp3 juta.
Selain itu, KPPU juga ingin berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pentingnya konsultasi lanjutan bagi pasien yang dinyatakan positif maupun negatif ke dokter spesialis, setelah hasil rapid test keluar.
"Mengapa ini sangat penting diawasi, karena rentan sekali terjadi persaingan usaha yang tidak sehat," kata dia.
Pelaku Usaha Harusnya Bantu Pemerintah
Padahal di tengah pandemi Covid-19 ini, setiap pelaku usaha sepatutnya turut membantu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai virus ini. Kondisi ini seakan menjadi kontra produktif di tengah daya beli masyarakat yang menurun. Keinginan untuk melakukan rapid test secara mandiri ini sepatutnya mendapatkan dukungan berbagai pihak.
"Jangan pula mencari kesempatan dalam kesempitan, karena sebenarnya rapid test ini bukan suatu proses penyembuhan tapi proses untuk mengambil keputusan untuk mengisolasi diri," kata dia.
Terkait pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir bahwa ada mafia alat kesehatan di Indonesia, sejauh ini KPPU sedang menindaklanjutinya.
KPPU sangat mengharapkan Kementerian BUMN dapat memberikan bukti, jika praktik tersebut terbukti benar.
(mdk/idr)