Kualitas pertumbuhan ekonomi membaik

Di setiap penghujung tahun, biasanya orang atau perusahaan akan mengkalkulasi: apa yang sudah dilakukan tahun ini dan perbaikan apa bisa dilakukan pada tahun depan. Begitu pun menjelang akhir tahun 2016 ini, pemerintah mengevaluasi reformasi kebijakan di bidang ekonomi.

2016-12-02 10:20:47

Di setiap penghujung tahun, biasanya orang atau perusahaan akan mengkalkulasi: apa yang sudah dilakukan tahun ini dan perbaikan apa bisa dilakukan pada tahun depan. Begitu pun menjelang akhir tahun 2016 ini, pemerintah mengevaluasi reformasi kebijakan di bidang ekonomi.

Kendati belum memuaskan, namun indikator-indikator ekonomi menunjukkan hasil signifikan. Dan ini terjadi di tengah kondisi perekonomian global yang belum pulih. International Monetary Fund (IMF) misalnya, mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia setiap tiga bulan dan koreksinya selalu lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Tahun 2016 ini, perkiraan IMF, pertumbuhan ekonomi dunia di angka 3,1 dan tahun 2017 sekitar 3,4.

Nah, dalam kondisi ekonomi global yang masih menyimpan banyak ketidakpastian, "Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi kita di 5%-an, tetapi kualitasnya baik dan itu tidak mudah dilakukan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, beberapa saat lalu saat menyampaikan pandangannya mengenai Outlook Indonesia 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Pertumbuhan yang berkualitas itu dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka dan ketimpangan. "Kualitas pertumbuhan adalah barang yang lebih sulit dicapai dibandingkan dengan pertumbuhan itu sendiri," imbuh Darmin.

Diagram pertumbuhan ekonomi ©2016 merdeka.com

Reformasi Struktural

Hasil akhir berupa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ini, tentu saja tidak disebabkan oleh hanya satu faktor, melainkan beberapa faktor yang saling berkaitan.

Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah melakukan reformasi yang sangat penting, walau saat itu, masyarakat tidak serta merta dapat merasakan manfaatnya.

Reformasi apa itu? Anda tentu ingat, pemerintah melakukan perubahan besar di APBN berupa pemotongan subsidi BBM dan dialihkan pengelolaannya menjadi pembangunan infrastruktur, bantuan sosial dan pengeluaran untuk pendidikan. Ini adalah fondasi yang tidak dapat dianggap remeh karena pemerintah Indonesia mulai menunjukkan pada dunia bahwa kita akan berubah.

Pembangunan infrastruktur itu kemudian direalisasikan. Ini adalah investasi jangka panjang. Sepanjang investor yakin bahwa arah yang diambil pemerintah benar, mereka akan berani menanamkan uangnya.

Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi, misalnya, diharapkan akhir tahun 2016 ini bisa di kisaran 2,5%. Dengan demikian, cost of fund bagi perbankan cukup rendah dan memungkinkan bunga pinjaman terkerek turun. Dengan demikian diharapkan, roda ekonomi akan berputar lebih cepat.

Paket Kebijakan Ekonomi

Lahirnya Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), tak lain adalah upaya pemerintah 'melawan' pelemahan ekonomi global agar Ekonomi Indonesia tetap dapat tumbuh.

Caranya, melalui 14 PKE yang telah dikeluarkan, pemerintah ingin mengembangkan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional dengan mendorong daya saing industri (deregulasi, debirokratisasi, insentif fiskal), mempercepat proyek strategis nasional, meningkatkan investasi serta melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan menggerakkan ekonomi kecil (UMKM).

Walau sarat kritik ketika pertama kali diluncurkan September 2015 silam, PKE yang dipimpin Darmin Nasution ini mulai kelihatan hasilnya. Dalam hal kemudahan berusaha (Ease of Doing Business, EODB), peringkat Indonesia meloncat dari posisi 109 pada tahun 2015, menjadi posisi 91 pada 2016. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara top reformed.

Proses perizinan investasi yang semula panjang dan berbelit sekarang sudah disederhanakan dan akan selesai dalam tempo 3 jam. Per Oktober 2016, dengan adanya perizinan 3 jam ini, sudah ada 130 perusahaan yang memanfaatkan, dengan nilai investasi mencapai Rp 291 triliun dan penyerapan tenaga kerja 77.000 orang.

Kalau dulu setiap tahun pengusaha pusing tujuh keliling karena harus bernegosiasi soal kenaikan upah, sekarang pemerintah telah membuat sistem pengupahan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, pengusaha dapat berhitung dan berbisnis dengan nyaman. Sementara, karyawan mendapat kepastian kenaikan upah.

Sementara pemerintah, bisa berkonsentrasi pada penciptaan lapangan kerja baru, yang selain dapat menyerap tenaga kerja baru, juga menjadi kesempatan tambahan bagi karyawan untuk meningkatkan pendapatan.

Itu hanya beberapa contoh dari sederet hasil PKE yang sekarang sudah mulai dapat dirasakan. Yang pasti, kita patut berbangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

(mdk/did)