Lapangan Kerja di RI Terbatas, Moratorium TKI ke Timur Tengah Perlu Dikaji Ulang
Chairman of the Board of Trustess IDN-Global, Dino Patti Djalal, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang moratorium TKI (tenaga kerja Indonesia) ke Timur Tengah. Menurut dia, kondisi perekonomian domestik masih belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat.
Chairman of the Board of Trustess IDN-Global, Dino Patti Djalal, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang moratorium TKI (tenaga kerja Indonesia) ke Timur Tengah. Ini dia sampaikan dalam acara Kongres Diaspora Indonesia ke-5 (CID-5), di Jakarta, Sabtu (10/8).
"Sudah saatnya kita mengkaji ulang moratorium TKI ke Timur Tengah. Karena sudah terlalu lama," ujar Dino.
-
Apa tugas utama Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Pendamping TKM Pemula? Sebagai pendamping TKM Pemula, TKS memiliki tugas penting sebagai motivator yang akan memotivasi TKM Pemula dalam mengembangkan kegiatan usaha. Selain itu lanjutnya, para TKS juga menjadi fasilitator yang akan memfasilitasi TKM Pemula dalam memperluas jejaring kemitraan, akses permodalan dan akses pemasaran.
-
Di mana permasalahan tentang tenaga kerja terjadi? Susahnya cari Kerja di Indonesia Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di Tanah Air Tak hanya karena lapangan kerja yang minim, rendahnya kemampuan pribadi juga jadi sebab kesulitan mencari pekerjaan
-
Siapa yang kagum dengan kekuatan TNI? Gamal Abdul Nasser Adalah Sahabat Dekat Presiden Sukarno Keduanya menjadi pelopor gerakan Non Blok. Karena dekat, Nasser bicara terus terang pada Presiden Sukarno.
-
Apa yang ditemukan di TKP? Petugas Polsek Denpasar Selatan mengamankan sejumlah barang bukti di TKP. Bukti yang diamankan berupa KTP, kartu nikah, dompet warna cokelat, Kartu Indonesia Sehat, kartu vaksin covid, dan kabel catok rambut warna hitam yang dipakai melilit leher korban.
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Siapa saja mantan pejabat Partai Komunis Tiongkok yang bekerja di Temu? Mengutip NYPost, Senin (16/6), di antara para pemimpin puncak perusahaan tersebut adalah Xu Mintao, seorang direktur hubungan masyarakat, yang sebelumnya merupakan pejabat senior di Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar. Lalu ada Zhou Qingtian, seorang eksekutif hubungan masyarakat yang merupakan mantan wakil direktur Departemen Regulasi Administrasi Shanghai untuk Regulasi Pasar.Kemudian, Guo Hua, direktur urusan masyarakat yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur Kantor Merek Dagang Kantor Kekayaan Intelektual Negara. Hu Qida dan Tong Lei – keduanya mantan hakim Pengadilan Rakyat Shanghai, ditunjuk sebagai direktur urusan hukum PDD.
"Mau sampai kapan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sementara pekerja-pekerja Filipina dan lain sebagainya sudah ke sana," lanjut dia.
Menurut dia, kondisi perekonomian domestik masih belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peluang bekerja di luar negeri, termasuk ke Timur Tengah harus diberikan.
"Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen belum cukup berikan pekerjaan ke seluruh angkatan kerja yang bertambah tiap tahunnya," ungkapnya.
Dia mengakui latar belakang moratorium tersebut tentu terkait dengan adanya masalah yang menimpa para pekerja Indonesia di Timur Tengah. Karena itu, yang perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat sistem rekrutmen, sistem monitoring, dan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia.
"Kalau ada masalah kita perbaiki masalah itu, tapi kita tidak tutup peluang orang (moratorium TKI) yang mau kerja di negara lain," tandasnya.
Baca juga:
Pemerintah tegaskan moratorium pengiriman TKI ke Timteng masih berlaku
Soal perlindungan TKI, PDIP dorong pemerintah buat kesepakatan dengan Saudi
Pemerintah & DPR harus serius lindungi TKI
TKI terancam hukuman mati, Bamsoet minta Kemenaker tingkatkan pengawasan
TKI dieksekusi mati Saudi, Fahri Hamzah usul pengawasan lewat digital
Moratorium TKI: Dubes Rusdi akan ajak Menteri Ketenagakerjaan ke penjara di Malaysia
Polemik moratorium TKI antara Indonesia dan Malaysia