Malaysia, Thailand dan RI siap balas Uni Eropa jika terus diskriminasi kelapa sawit
"Kami harap ini tidak dilaksanakan, tapi jika benar-benar diimplementasikan, jika produk kami didiskriminasikan, kami juga dapat melakukan tindakan yang sama melawan UE."
Negara penghasil kelapa sawit masing-masing Malaysia, Indonesia dan Thailand mengancam akan membalas Uni Eropa (UE) jika terus mendiskriminasi dan menyerang industri minyak sawit dengan mengeluarkan komoditi tersebut dari program biodieselnya.
Menteri Perindustrian dan Komoditas Perkebunan Malaysia, Datuk Seri Siew Keong mengatakan, parlemen UE menyetujui dua resolusi, dan pelaksanaan resolusi tersebut akan memberi dampak signifikan pada negara-negara produsen, terutama petani kecil di negara tersebut.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kenapa Jakarta semakin macet? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
"Kami harap ini tidak dilaksanakan, tapi jika benar-benar diimplementasikan, jika produk kami didiskriminasikan, kami juga dapat melakukan tindakan yang sama melawan UE," katanya dikutip Antara, Rabu (10/1).
Dia mengatakan jika Uni Eropa tidak adil terhadap produk Malaysia, Indonesia dan Thailand maka perlu diingat negara-negara tersebut juga membeli produk dari Uni Eropa.
Uni Eropa telah mensyaratkan satu sertifikasi keberlanjutan minyak kelapa sawit atau skema CSPO untuk semua minyak sawit yang memasuki UE setelah 2020 dan mengeluarkan minyak kelapa sawit dari program biodiesel pada 2020.
"Uni Eropa telah memberikan alasan bahwa produsen kelapa sawit gagal memenuhi sasaran pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mencakup penggunaan, produksi dan tindakan yang bertanggung jawab atas lingkungan," katanya.
Siew Keong ingin masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai dan diplomasi sebelum resolusi tersebut diperpanjang dan disetujui oleh Dewan Eropa.
Dewan Eropa adalah badan di dalam Uni Eropa yang bertanggung jawab untuk menentukan arah dan prioritas politik Uni Eropa.
"Kami berharap tidak disetujui Menteri Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) yang saat ini sedang bernegosiasi mengenai perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Eropa dan minyak sawit tetap menjadi agenda utama," katanya.
Menurut data nilai ekspor produk minyak dan kelapa sawit Malaysia diproyeksikan melampaui RM 75 miliar pada 2017 atau lebih tinggi dari RM 67,5 miliar pada 2016.
"Untuk 2018 produk ekspor minyak dan kelapa sawit ditujukan untuk ekspor diproyeksikan RM 80 miliar dengan mengandalkan komoditas, serta komitmen pemerintah untuk memasarkan kelapa sawit di pasar yang ada dan pasar baru," katanya.
Baca juga:
Awal tahun 2018, harga minyak sawit mentah di Jambi naik menjadi Rp 7.308 per Kg
September 2017, Bakrie Sumatera Plantation catatkan pendapatan Rp 1,1 trilun
Mentan Amran Sulaiman datangi KPK untuk diskusi soal kelapa sawit
Uni Eropa siap diskusi dengan pemerintah RI soal kelapa sawit
Sambangi KPK, Menteri Amran bicarakan soal kepala sawit