Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jokowi Dituding Tak Maksimal, Simak Alasannya
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo, mengatakan dampak pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi tak maksimal. Hal ini salah satunya dilihat dari adanya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur, Krakatau Steel melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo, mengatakan dampak pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi tak maksimal. Hal ini salah satunya dilihat dari adanya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur, Krakatau Steel melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
"Kontraktor kita mati 45.000, UKM yang berkolaborasi jadi koperasi mati 40.000 lebih dalam tempo 3 sampai 4 tahun terakhir. Data semua ada di media, ternyata PHK daripada industri yang mendukung infrastruktur justru terjadi, misalnya Krakatau Steel," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Mengapa DPR mendukung pengembangan Atase Kepolisian untuk membantu PMI? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
-
Bagaimana DPR RI berusaha menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara? Puteri menilai tantangan global yang semakin kompleks memerlukan pemahaman dan kolaborasi secara kolektif baik antar Anggota AIPA maupun Parlemen Tiongkok. "Kini dunia dihadapkan berbagai tantangan secara multidimensi. Mulai dari persaingan kekuatan global, ketegangan geopolitik, konflik kemanusiaan, pelemahan ekonomi, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim. Untuk itu, kita harus menciptakan situasi yang kondusif melalui kerja sama yang mengedepankan kesetaraan dan saling hormat, sesuai implementasi Treaty of Amity and Cooperation (TAC)," tutur Puteri.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
Bambang mengatakan, pengerjaan infrastruktur terus dikebut dengan menghabiskan dana yang cukup fantastis sekitar Rp 400 triliun. Namun, pada kenyataannya, tidak banyak hasil atau imbal balik yang diperoleh dari pembangunan tersebut.
"Kami lihat infrastruktur sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp 400 triliun lebih, angka ini lebih tinggi dari kabinet sebelumnya sekitar Rp 120 triliun lebih. Tapi kami lihat hampir tidak maksimal hasil dari infrastruktur," jelasnya.
Tidak hanya badan usaha yang belum menikmati adanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga masyarakat. Di beberapa daerah penyediaan air bersih masih menjadi kesulitan besar yang harus diselesaikan.
"Saya lihat seharusnya infrastruktur ini bisa menjadi jaminan untuk kebutuhan dasar masyarakat, misal air minum. PDAM di Denpasar hanya 30 persen, Medan 32 persen, Dumai lebih prihatin hanya 1 persen penduduk yang dapat PDAM. Semarang, Jakarta 60 persen, tapi itu tidak ada perubahan sama sekali," kata Bambang.
Untuk itu, Bambang menegaskan, harus ada perubahan nyata di tahun mendatang. Agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menjalankan pembangunan tanpa memberi dampak sebanyak-banyaknya bagi rakyat.
"Kami lihat dari anggaran yang sudah disetujui ini, kami harap agar DPR tidak hanya menjadi tukang stampel. Kami ingin memberikan masukan kritis, sehingga anggaran infrastruktur di 2020 diharapkan mendapatkan yang terbaik," tandasnya.
Baca juga:
Anggaran Revitalisasi Pasar Klewer Membengkak Menjadi Rp60,5 M
Usai TransJawa, Pemerintah Akan Segera Bangun Tol TransJogja
Jokowi Sebut Pembangunan Infrastruktur Tak Selalu Soal Ekonomi Tapi Persatuan Anak
Menteri Basuki: Tol Balikpapan-Samarinda Rampung Akhir 2019
Habiskan Rp200 Miliar Lebih, Pembangunan Stadion Barombong Makassar Disetop
Proyek-Proyek Besar yang Digeber Jokowi pada Periode Kedua
Pemerintah Target Bangun 15 Bendungan Baru, Selesai di 2023