Masalah Penghentian Penyaluran Solar Subsidi oleh AKR Belum Temui Titik Terang
Retail Petroleum AKR, Muliady Jahya mengatakan, sejak 12 Mei 2019 hingga kini, AKR masih menghentikan sementara penyaluran solar subsidinya, sebab terkendala formula harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai perekonomian.
Masalah penghentian penyaluran solar subsidi oleh AKR Corporindo belum menemukan titik terang. Sampai saat ini, belum ada keputusan dari Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk penyelesaiannya.
Retail Petroleum AKR, Muliady Jahya mengatakan, sejak 12 Mei 2019 hingga kini, AKR masih menghentikan sementara penyaluran solar subsidinya, sebab terkendala formula harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai perekonomian.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
"Kami sementara berhenti karena terkendala formula, saat ini sudah difasilitasi Kementerian ESDM untuk mencari jalan keluar," kata Muliady, di Jakarta, Kamis (22/8).
Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya sudah melimpahkan keputusan penyelesaian penghentian penyaluran solar subsidi oleh AKR ke Ditjen Migas. Saat ini BPH tersebut masih menunggu keputusan instansi tersebut.
"Dari BPH Migas sudah koordinasi dengan Ditjen migas. Kami menunggu jawaban resmi Kementerian ESDM," tuturnya.
Menurut Fanshurullah, ada dua kemungkinan dari keputusan tersebut, pertama mengubah formula harga BBM dan berikutnya adalah pengalihan kuota solar subsidi yang ditugaskan untuk disalurkan AKR ke PT Pertamina (Persero).
Tercatat, dari 234 ribu Kilo liter (Kl) kuota solar subsidi yang penyalurannya ditugaskan ke AKR pada tahun ini, masih tersisa 134 ribu Kl yang belum tersalurkan.
"kalau sudah ada jawaban apakah melanjutkan penyaluran atau sidang komite memutuskan mengalihkan ke Pertamina. Kita tunggu saja perkembanganya kami sudah buat surat resmi ke Ditjen Migas," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BPH Migas Gandeng TNI dan Polri Tangkap Penyeleweng Solar Subsidi
Jenis Kendaraan Ini Tak Bisa Lagi Konsumsi BBM Subsidi
BPH Migas Sebut Kuota BBM Subsidi Jebol Akibat Penyelewengan
Polusi Udara Kian Parah, Pemerintah Diminta Setop Jual BBM Kualitas Rendah
ESDM: Harga Premium dan Solar Subsidi Tak Berubah Hingga September 2019
Subsidi Solar 2020 Dipangkas, Pertamina Bakal Bahas Penyesuaian Harga Ke Pemerintah