Masyarakat Diminta Waspada Modus Pencucian Uang Berkedok Ormas dan Badan Amal
Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae meminta masyarakat waspadai modus tempat pencucian uang aksi terorisme berkedok organisasi masyarakat dan badan amal. Saat ini, pihaknya sudah melakukan pengawasan.
Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae meminta masyarakat waspadai modus tempat pencucian uang aksi terorisme berkedok organisasi masyarakat dan badan amal. Saat ini, pihaknya sudah melakukan pengawasan.
"Ada salah satu prinsipnya terkait Know Your Donor principle. Jadi kalau ada NGO (non-governmental organization) menerima donor itu harus tahu dari mana, dari organisasi apa, jangan asal duit diterima. Terus kalau kita mau nyumbang prinsip yang digunakan adalah Know Your Recipient principle. Jadi kalau misal kita mau sumbang, kita tau enggak ini organisasi apa, ada enggak track record keterlibatan dia dalam terorisme, radikalisme, dan sebagainya," ujar Dian di Depok, Kamis (12/9).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa itu politik uang dalam pemilu? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau penyelenggara pemilu untuk memengaruhi pilihan suara mereka.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Kenapa diklaim bahwa PKB menolak uang Rp4 triliun? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
Dia menjelaskan, PPATK telah berkoordinasi dengan tiga kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri untuk mengantisipasi hal ini.
Kemenag mengurus badan amal, Kemendagri memantau organisasi non-profit yang dananya dari dalam negeri, sementara Kemlu mengawasi organisasi non-profit yang sumber dananya dari luar negeri. PPATK pun turut berkoordinasi dengan Densus 88 dan negara sahabat untuk mendapat info soal pencucian uang pelaku terorisme.
Meski demikian, PPATK tak menjelaskan berapa badan amal atau organisasi yang dipantau. Tahun lalu tercatat ada 840 laporan pencucian uang terkait terorisme, dan sampai April tahun ini sudah ada 172 laporan.
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyebut, negara sangat berhati-hati dalam dalam menetapkan status badan amal. Sebab, organisasi seperti itu amat penting bagi masyarakat.
"Sepanjang yang saya perhatikan, penetapan suatu badan amal itu dilakukan sangat hati-hati karena kekuatan bangsa Indonesia ini justru amal dari sokongan masyarakat. Jadi kalau kita salah menetapkan lembaga amal itu bisa kontraproduktif terhadap pembangunan masyarakat kita," tandasnya.
Reporter: Tommy Kurnia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PPATK Siapkan Rp22 Miliar Gelar Pelatihan Anti Pencucian Uang di 2019
Hindari Pencucian Uang, OJK Minta Fintech Kenali Nasabah Sebelum Transaksi
Menko Darmin Bilang Fintech Rentan Risiko Pencucian Uang
Diperiksa KPK, Terpidana Mantan Panitera Pengganti PN Jakut Umbar Senyum
Pansel Tak Puas dengan Penjelasan Capim KPK Brigjen Sri Hadayani Soal TPPU
Waspada, Salah Menyumbang Bisa Membuatmu Terjerat Pidana Pencucian Uang