Mendes PDTT Sebut Kecil Kemungkinan Terjadinya Tumpang Tindih Data Penerima BLT
Dia mengatakan sasaran utama penerima manfaat BLT ialah keluarga miskin yang belum pernah tercatat menerima bantuan pemerintah. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) atau program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan bantuan sosial lainnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyebut bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berisiko kecil terjadinya overlapping (tumpang tindih). Sebab, mekanisme pemberian BLT telah disesuaikan agar tepat sasaran.
"Penerima BLT Desa adalah mereka yg miskin dan kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19. Dari situ jelas sekali bahwa penerima BLT Desa adalah KMB (keluarga miskin baru). Jadi ya kecil sekali akan overlapping," kata Mendes PDTT saat dihubungi Merdeka.com, Senin(18/5).
-
Apa itu BLT El Nino? BLT El Nino atau Bantuan El Nino adalah program bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh fenomena El Nino.
-
Kapan Presiden Jokowi memberikan BLT El Nino di Banyumas? Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Klahang, Banyumas.
-
Di mana kita bisa cek penerima BLT El Nino? Cara cek penerima BLT El Nino juga sangat mudah. Anda bisa melakukan cek melalui situs kemesos, bisa juga melalui aplikasi Bansos yang dibuat resmi oleh pemerintah.
-
Bagaimana cara cek penerima BLT El Nino? Cara cek penerima BLT El Nino juga sangat mudah. Anda bisa melakukan cek melalui situs kemesos, bisa juga melalui aplikasi Bansos yang dibuat resmi oleh pemerintah.
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Dia mengatakan sasaran utama penerima manfaat BLT ialah keluarga miskin yang belum pernah tercatat menerima bantuan pemerintah. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) atau program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan bantuan sosial lainnya.
Selain itu, mekanisme pendataan penerima manfaat berbasis Rukun Tetangga (RT) dan relawan program BLT diyakini lebih akurat. Mengingat mereka lebih memahami kondisi keluarga yang dikatakan layak menerima bantuan sosial dari anggaran dana desa ini.
"Jadi ya kecil sekali akan overlaping (BLT) dengan penerima PKH atau BPNT juga bansos lainnya," imbuh dia.
Lebih jauh, Abdul menyebut batas akhir penyaluran BLT tahap satu ini pada Mei 2020. Untuk itu, dia mengimbau pemerintah daerah khususnya bupati agar mempercepat penyaluran BLT di tengah pandemi covid-19.
Persentase Penyaluran Masih Rendah
Terlebih sampai hari ini, Kementeriannya mencatat presentase penyaluran BLT baru mencapai 24 persen atau sebanyak 12.829 desa. Sementara target keseluruhan penerima manfaat bantuan ini hingga 745.953 desa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk itu, Mendes PDTT menerbitkan surat Instruksi Menteri agar desa yang sudah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan dokumen penerima BLT Dana Desa sudah diajukan ke Bupati untuk ditetapkan. Karena belum ada penetapan dari Bupati, maka kepala desa bisa menyalurkan langsung BLT dana desa tanpa penetapan dari Kabupaten sebelum tanggal 24 Mei 2020.
"Langkah kedua ini terpaksa kita tempuh, karena dari data yang kumpulkan, sudah ada kurang lebih 40.000 desa yang sudah menetapkan penerima BLT Dana Desa melalui Musyawarah Desa Khusus," pungkasnya.
(mdk/idr)