Menguak Fakta Impor Pangan Jokowi yang Dikritik Prabowo di Debat Kedua Capres

Indonesia Malah Sudah Ekspor

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengkritisi pernyataan Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengkritik langkah pemerintah Jokowi-JK lantaran banyak melakukan impor sejumlah bahan pangan, seperti jagung dan beras.

Menurutnya, itu ungkapan yang keliru, sebab pemerintah kini sudah banyak mengekspor bahan pangan ketimbang mengimpornya.

"Kita sudah ekspor kok diceritakannya impor," cibirnya di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (19/2).

Meski beberapa waktu lalu pemerintah masih mendatangkan segelintir produk pangan dari luar negeri, namun jumlahnya sudah banyak dikurangi. Sebagai contoh, yakni produksi jagung untuk pakan ternak yang 2018 lalu alokasi impornya telah jauh menipis.

"Ini yang masalah impor khususnya jagung, memang terjadi penurunan drastis seperti disampaikan pak Presiden (Jokowi). Itu berkurang lebih dari 3 juta ton jadi 180 ribu impor di tahun 2018," ungkap dia.

Impor jagung untuk pakan ternak ini, bahkan telah dihentikan untuk di wilayah Surabaya dan sekitarnya, dan lebih mengandalkan produksi lokal dari petani jagung di Pulau Madura.

"Dulu kita impor jagung dari Argentina dan Amerika (Serikat) masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Alhamdulillah sekarang kami berterimakasih kepada petani jagung di Madura ini, karena bisa menyuplai Jawa timur ini, khususnya Surabaya," tuturnya.

"Dan kita impor jagung tidak masuk lagi, jangan cuman impor. Tahun lalu kita ekspor 380 ribu ton ke Filipina dan negara lainnya. Doakan ekspor tahun ini meningkat," dia menambahkan.

Adapun secara target, Menteri Amran berharap, jumlah produksi jagung nasional yang bisa diekspor pada tahun ini bisa meningkat. "Doakan mudah2an kita bisa ekspor 500 ribu ton," tandasnya.

Impor Jagung Untuk Ternak

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, data penurunan impor jagung yang disebutkan oleh calon presiden (capres) petahanan Joko Widodo ( Jokowi) dalam debat ke-2 lalu sudah tepat.

Enggar mengungkapkan, impor jagung yang dikatakan sebesar 180 ribu ton pada 2018 merupakan jagung untuk pakan ternak. Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat impor jagung pada tahun lalu sebesar 737 ribu ton merupakan total impor jagung secara keseluruhan, termasuk untuk kebutuhan industri.

"Dua-duanya benar. Kan itu ada jenis jagung yang industri tapi kan yang dipersoalkan (di debat) kan yang pakan," ujar dia di Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut Enggar, pada 2018 memang Indonesia masih mengekspor jagung baik untuk pakan maupun untuk industri. Namun untuk pakan ternak, jumlahnya menurun drastis.

"(180 ribu ton) Betul. Iya itu pokoknya ada dua, ada jenis jagung tertentu untuk industri yang beda," tandas dia.

Sebelumnya, Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan pangan. Salah satu bukti nyata ialah meningkatnya produksi jagung saat ini.

Jokowi mengatakan, pada 2014, Indonesia melakukan 3,5 juta ton impor jagung. Terbaru, pada 2018, impor jagung sudah hanya 180.000 ton. "Kita terima kasih pada petani," ujarnya saat debat kedua capres di Hotel Sultan, Minggu (17/2).

Indonesia Sudah Swasembada Beras

Berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Artinya Indonesia dalam periode pemerintahan Jokowi-JK telah berhasil mencapai swasembada beras.

Demikian dalam keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Amran menyayangkan banyak pihak termasuk akademisi dan politisi yang belum paham arti swasembada dan status swasembada Indonesia yang sebenarnya.

"Kemudian dari tahun 2016 sampai 2018 pun beras kita surplus. Pada 2016 dan 2017 tidak ada impor, kalau impor 2016 itu limpahan impor 2015. Kemudian 2018 beras surplus 2,85 juta ton. Ini berdasarkan data resmi dari BPS, adapun impor 2018 sebagai cadangan," ujar Amran, Minggu (17/2).

"Ada yang menarik, di tahun 1984, jumlah penduduk Indonesia 164 juta jiwa, sementara sekarang mencapai 260 juta jiwa. Artinya naik dua kali lipat. Dengan demikian, masalah swasembada beras sudah selesai. Ini yang harus dipahami, supaya masyarakat tidak dibuat bingung," tambahnya.

Amran juga menekankan, pembangunan pertanian tidak hanya mengurus beras akan tetapi sektor pertanian memiliki 460 komoditas yang harus dijaga siang malam. Menariknya, ekspor komoditas pertanian 2018 melejit yakni 29,7 persen.

"Kemudian stok beras sebagai cadangan saat ini 2 juta ton. Cadangan itu, kalau stok intinya tidak ada masalah, nanti terpakai atau tidak dipakai. Standar cadangan beras nasional 1 juta ton, artinya cadangan beras kita sekarang 2 kali lipat," jelasnya.

Kemudian, lanjut Amran, berdasarkan data BPS, stok beras yang berada di rumah tangga mencapai 8 sampai 9 juta ton. Dengan demikian, jika ditambah stok beras di Bulog 2 juta ton, stok beras nasional saat ini mencapai 10 sampai 11 ton. Jika konsumsi beras nasional 2,5 juta ton, artinya stok beras yang kita punya bisa mencukupi kebutuhan selama empat bulan.

"Kita masih punya produksi padi dari standing crop atau yang tanaman padi yang berdiri hari ini 3,88 juta ha, jika produktivitas 5,3 ton per ha, menghasilkan beras 20 juta ton gabah kering giling, kalau dibagi dua, menghasilkan beras 10 juta ton. Total beras ini mampu mencukupi kebutuhan empat bulan. Dengan demikian, stok beras aman hingga 8 bulan ke depan," tegas Amran.

Harus dicatat juga, tegas Amran, Kementan terus mendorong transformasi pertanian dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Dengan modernisasi target peningkatan produksi hasil pertanian menjadi lebih visibel untuk diwujudkan.

"Artinya setiap hari terjadi olah tanah, tanam dan panen. Jangan dibayangkan pertanian Indonesia seperti 30 tahun lalu. Makanya penduduk 2 kali lipat dari 1984, kita bisa memberi makan," ucapnya.

Sementara itu, Sekertaris Jendral Kemeterian Pertanian, Syukur Iwantoro (Minggu, 17/2) menyampaikan terkait polemik swasembada beras, bahwa hal ini diperkuat dengan data BPS yang menggunakan metode baru KSA (Kerangka Sampel Area) bahwa Indonesia masih mengalami surplus beras sebesar 3,1 juta ton sampai dengan akhir Desember 2018." Artinya di era pemerintah Jokow-JK, impor beras yang dilakukan sangat rendah dan terkendali. Kalaupun ada, itu lebih ditujukan untuk memperkuat stok beras nasional," kata Syukur.

Harus diakui, lanjut dia, dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia juga pernah melewati fenomena iklim El Nino dan La Nina secara berurutan. Fenomena tersebut dinilai terberat sepanjang 71 tahun terakhir.

"Tantangan yang sangat berat, tidak pernah ada el nino di Indonesia selama 71 tahun seberat tahun 2015. Bahkan Intensitasnya 2,44 persen, lebih besar dari El Nino di tahun 1997/1998 yang hanya 1,9 persen. Dan kita berhasil melaluinya dengan baik," kata Syukur

Sementara itu Mentan Amran disaat menerima para pengurus Ikatan Pengusaha Wanita Indoneaia (IWAPI) di Bandung (13/2) juga menyampaikan sejumlah pencapaian dalam sektor pertanian selama empat tahun terakhir (2014-2018) yang sangat memuaskan.

Menurut dia, ekspor komoditas pertanian strategis (kelapa sawit, kakao, karet, kopi, dan komoditas pertanian lain) mengalami peningkatan signifikan. Perinciannya kelapa sawit naik 22,5%, karet 21,3%, dan kopi 28,6%. "Secara keseluruhan ekspor pertanian naik 29% di 2018," ujar Amran.

Selain itu, Amran menyebut inflasi bahan makanan/pangan juga mengalami penurunan. Dari 10,57% di 2014 menjadi 1,26% di 2017. "Inflasi ini ekstrem penurunannya," kata dia.

Amran juga menyebut nilai investasi pertanian juga terus mengalami peningkatan. Apabila pada 2016 nilainya Rp 45,4 triliun, maka berturut-turut pada 2017 dan 2018 masing-masing tercatat Rp 45,9 triliun dan Rp 61,6 triliun.

Faktor utama yang mendorong peningkatan nilai investasi adalah deregulasi yang dilakukan Kementan. "Kami cabut 219 permentan (peraturan menteri pertanian) yang menghambat investasi," ujar Amran.

Impor Pangan Bukan Hal Tabu

Pengamat ekonomi, Fithra Faisal Hastiadi menyebut bahwa impor pangan bukan merupakan hal yang tabu karena dilakukan setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional.

"Impor itu bukan hal yang tabu. Semua negara pasti impor. Tidak ada negara yang tidak impor karena memang ini mekanisme 'supply and demand'," kata Fithra dikutip dari Antara, Selasa (19/2)

Fithra menjelaskan, setiap negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional pasti melakukan impor, meski terjadi perdebatan di Indonesia terkait perbedaan data. Pengajar FE Universitas Indonesia ini menilai impor masih dilakukan sebagai upaya untuk stabilisasi harga agar tidak mengganggu daya beli masyarakat dan laju inflasi tetap terjaga.

Namun, apabila pemerintah menyatakan terdapat surplus produksi beras sebanyak tiga juta ton pada 2018 dan harga masih mengalami kenaikan, hal itu terjadi karena biaya logistik yang mahal.

"Seharusnya harga sudah bisa stabil dengan sendirinya kalau memang itu bisa didistribusikan dengan baik. Permasalahannya mungkin kita bicara mengenai ongkos logistik yang mahal," katanya.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin mengatakan suatu negara mendapatkan label swasembada apabila memiliki hasil produksi minimal 80 persen dari total kebutuhan.

Jika menilik data produksi beras dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencapai 32,4 juta ton dengan perbandingan konsumsi sebanyak 29,5 juta ton, maka Indonesia sudah surplus hampir tiga juta ton. "Jika melihat itu, Indonesia sekarang swasembada," katanya.

Meski demikian, swasembada pangan bukan berarti tidak melakukan impor, karena dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kenaikan harga.