Menhub Budi Minta 2 Kementerian Tekan Garuda Indonesia Turunkan Tarif Tiket Pesawat
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada Kementerian atau Lembaga terkait lainnya untuk secara bersama-sama menyelesaikan persoalan harga tiket pesawat. Menurutnya, ini dibutuhkan mengingat harga tarif tiket pesawat domestik hingga saat ini masih belum kondusif.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada Kementerian atau Lembaga terkait lainnya untuk secara bersama-sama menyelesaikan persoalan harga tiket pesawat. Menurutnya, ini dibutuhkan mengingat harga tarif tiket pesawat domestik hingga saat ini masih belum kondusif.
"Kami minta kepada Kementerian Perekonomian dan Kementerian BUMN untuk turut serta juga untuk mengatur tarif dari penerbangan," katanya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/4).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dia menyampaikan salah satu langkah utama yang dilakukan Kementerian/Lembaga adalah menekan maskapai Garuda. Sebab, Garuda saat ini masih menjadi market leader untuk berbagai maskapai penerbangan lain.
"Khususnya Garuda. Karena Garuda ini market leader di situ, kalau dia menetapkan tarif batas atas semunya, maka yang lain ikut. Tapi kalau dia turun sebagian, yang lain juga akan turun," katanya.
Sementara itu, terkait dengan rencana usulan menetapkan sub-price atau harga tertentu berjenjang untuk maskapai, Menhub Budi mengaku masih akan mengkaji secara hati-hati. Terlebih, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian.
"Sub-price itu kan represive ya, saya itu enggak mau yang represif, tapi kalau nanti diperintahkan Kemenko Perkonomian untuk saya melakukan, ya saya lakukan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku telah memiliki opsi untuk kembali menurunkan harga tiket pesawat di tingkat maskapai penerbangan. Menurutnya, ada dua opsi yang nantinya bakal dilakukan Kementerian Perhubungan dalam menyesuaikan harga tiket pesawat sesuai dengan sub-harga yang telah disepakati.
"Kita cari solusinya. Apakah kita menetapkan sub-price atau kita menurunkan batas atas. Mana yang secara legal memang dimungkinkan," katanya saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Senin (22/4).
Baca juga:
Jelang Ramadan, BI Antisipasi Inflasi Akibat Tingginya Harga Tiket Pesawat
Pro Kontra Penerapan Tarif Batas Atas dan Bawah Tekan Harga Tiket Pesawat
KPPU Minta Pemerintah Tak Terlalu Intervensi Harga Tiket Pesawat
Harga Tiket Pesawat Masih Tinggi, Menhub Budi Buka Peluang Turunkan Tarif Batas Atas
Jelang Ramadan Tiket Pesawat Masih Mahal, Menhub Segera Panggil Maskapai Nasional
Sepi Penumpang, Dua Maskapai Batalkan Penerbangan ke Aceh Besar