Menkeu Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran 2022 Rp992 M, Menteri Bahlil Rp600 M
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta, persetujuan Komisi XI DPR RI untuk tambahan anggaran Kementerian Keuangan senilai Rp 992,78 miliar pada 2022. Adapun permohonan itu kini tengah dikaji oleh Komisi XI.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta, persetujuan Komisi XI DPR RI untuk tambahan anggaran Kementerian Keuangan senilai Rp 992,78 miliar pada 2022. Adapun permohonan itu kini tengah dikaji oleh Komisi XI.
Menteri Sri Mulyani menjelaskan, dengan tambahan dukungan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan akan memiliki total pagu sebesar Rp 44,01 triliun dari sebelumnya Rp 43,02 triliun.
-
Kapan sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 yang menghadirkan Sri Mulyani? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa prestasi yang diraih Puteri Modiyanti di ajang Puteri Indonesia 2023? Selain cantik, ia dikenal berbakat dan berprestasi, meraih runner up IV di ajang Puteri Indonesia 2023 dan sebelumnya menyabet gelar Puteri Indonesia DKI Jakarta 2 2023.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
"Dalam rapat kerja Komisi XI tanggal 2 September 2021, telah disetujui kebutuhan dukungan anggaran untuk reformasi fiskal dan pemulihan ekonomi total sebesar Rp 992,78 miliar," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (22/9).
Dijabarkan Menteri Sri Mulyani, dukungan anggaran tersebut diperlukan dalam rangka penguatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang keuangan negara. Antara lain untuk penggalian potensi penerimaan negara melalui penguatan sistem pajak berbasis TIK sebesar Rp 758,18 miliar.
Kemudian peningkatan akurasi pengalokasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran senilai Rp 83,78 miliar. Lalu dukungan percepatan digitalisasi proses bisnis dan layanan sebesar Rp 150,82 miliar.
Berdasarkan program, pagi anggaran Rp 44,01 triliun akan dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum Rp 40,4 triliun, fungsi ekonomi Rp 189,5 miliar, dan fungsi pendidikan Rp 3,41 triliun.
Secara sumber dana, alokasi anggaran Kementerian Keuangan pada 2022 berasal dari rupiah murni sebesar Rp 34,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 7,08 miliar, hibah luar negeri (HLN) Rp 22,5 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 9,36 triliun.
Kementerian Investasi Minta Tambahan Anggaran Rp 600 M
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta, tambahan anggaran sebesar Rp 600 miliar di Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI. Menteri Bahlil menyebut, permintaan tambahan anggaran tersebut sebagai tindak lanjut target yang diemban Kementerian Investasi untuk meraup investasi sebesar Rp 1.200 triliun di 2022.
"Anggaran kedepan untuk memenuhi target, mengusulkan penambahan sekitar Rp 600 miliar, telah disampaikan dalam rapat sebelumnya tentang permohonan tambahan anggaran tersebut, namun sampai hari ini kami belum berani untuk nyatakan itu sudah pasti," katanya.
Dia menuturkan anggaran tersebut akan dibagi ke dalam enam poin sebagai langkah percepatan investasi.
Pertama, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan unutk Peta Peluang Investasi dengan target 24 Proyek dan usulan anggaran senilai Rp 95 miliar. Kemudian, Relokasi perusahaan asing ke Indonesia dengan target 50 perusahaan dan usulan anggaran Rp 140 miliar.
Kemudian, eksekusi realisasi investasi bagi perusahaan penerima fasilitas penanaman modal sebesar kurleb Rp 2.900 triliun (eksekusi realisasi investasi penerima fasilitas penanaman modal) dengan target 159 perusahaan dan usulan anggaran Rp 110 miliar.
"Ternyata ada Rp 2.900 triliun potensi investasi sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020 yang insentifnya sudah diberikan namun itu belum tereksekusi," katanya tegas.
Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Bahlil menyebut akan mengambil langkah komprehensif sesuai dengan temuan di lapangan.
"Ini kita lagi bedah, kalau itu cuma bisnis casual kami akan lakukan langkah komprehensif dan terukur agar negara tidak disandra oleh saudara-saudara saya, atau teman-teman kita sebagai pengusaha yang telah mendapatkan insentif atau izin-izin lain dalam rangka menjalankan usahanya," paparnya.
Selanjutnya, alokasi untuk eksekusi realisasi investasi mangkrak (eksekusi realisasi investasi proyek-proyek strategis) dengan target 80 proyek strategis dan usulan anggaran senilai Rp 120 miliar. Lalu, Peningkatan Investasi baru dengan target 3 roadmap, 6 proyek dan 6 perusahaan, dengan usulan anggaran Rp 85 miliar.
Terakhir, guna pembentukan dan gerak Satgas Percepatan Investasi dengan target 30 perusahaan/proyek/kasus dengan usulan penggunaan anggaran senilai Rp 50 miliar.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana dan Arief Rahman
Sumber: Liputan6.com