Menko Darmin: 96 persen aturan dalam paket kebijakan sudah berjalan
"Yang belum itu 9 atau 4 persen," ujar Darmin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, sebanyak 194 dari 203 peraturan dalam paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XII telah berlaku. Dengan kata lain, 96 persen aturan yang diterbitkan Jokowi telah terealisasi.
Peraturan tersebut di antaranya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) hingga Peraturan Menteri (Permen)
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
"Yang belum itu 9 atau 4 persen," ujar Darmin dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (24/5).
Dia merinci, Paket kebijakan ekonomi jilid I memiliki 124 total peraturan dan terealisasi 97 persen. Paket kebijakan ekonomi jilid II, ada 15 peraturan. Semua aturan terealisasi 100 persen.
Paket kebijakan ekonomi jilid III, ada 8 peraturan dan sudah terealisasi 100 persen. Paket kebijakan ekonomi jilid IV, ada 10 peraturan. Terealisasi 8 peraturan atau berlaku 80 persen.
Paket kebijakan ekonomi jilid V, ada 3 peraturan dan terealisasi 100 persen. Paket kebijakan ekonomi jilid VI, ada 5 peraturan. Terealisasi 100 persen. Dia melanjutkan, Paket kebijakan ekonomi jilid VII, ada 5 peraturan dan hanya terealisasi 4 peraturan yang artinya berlaku 80 persen.
Paket kebijakan ekonomi jilid VIII, ada 3 peraturan dan sudah terealisasi 100 persen. Sementara pada Paket kebijakan ekonomi jilid IX, tambah dia, ada 7 peraturan. Yang terealisasi hanya 5 aturan atau telah berlaku 71 persen.
"Paket X, 1 perpres sudah selesai 100 persen. Paket XI, 5 peraturan, selesai 4 jadi 80 persen. Paket XII, 17 peraturan 100 persen," paparnya.
Terkait keputusan Presiden Joko Widodo meminta membentuk Task Force atau tim pengawal paket kebijakan, Darmin mengatakan hal itu sangat penting untuk memonitor dan mengidentifikasi realisasi paket kebijakan ekonomi I-XII.
"Jangan sampai tidak ada perintahnya tapi perlu peraturan pelaksana. Task Force ini penting untuk mengetahui ada tidak hambatan dalam pelaksanaannya," tandasnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi bentuk tim khusus kawal 12 paket kebijakan ekonomi
Depan 600 investor, bos BKPM pamer penyederhanaan izin usaha di RI
Paket kebijakan belum jalan, Jokowi marahi para menteri
Jokowi: Perputaran uang di daerah kunci pertumbuhan ekonomi
Pengusaha muda tuntut pemerintah aktif sosialisasi paket kebijakan
Menteri Sudirman soal diskon tarif listrik: Tanya ke PLN deh
Menko Darmin: Ada pelanggaran aturan izin SIUP, laporkan saja!