Menko Darmin: Amerika Serikat keberatan penerapan GPN oleh Bank Indonesia
Menurut Menko Darmin, pemerintah AS khawatir penerapan GPN oleh Bank Indonesia (BI) membuat perusahaan asal negara tersebut mengalami kerugian. Pasalnya dengan adanya GPN, investor Amerika Serikat hanya boleh menguasai 20 persen investasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan alasan pemerintah Amerika Serikat (AS) memasukkan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menjadi salah satu upaya mengevaluasi fasilitas generalize system preference (GSP). GSP adalah fasilitas keringanan bea masuk produk Indonesia ke AS.
Menurut Menko Darmin, pemerintah AS khawatir penerapan GPN oleh Bank Indonesia (BI) membuat perusahaan asal negara tersebut mengalami kerugian. Pasalnya dengan adanya GPN, investor Amerika Serikat hanya boleh menguasai 20 persen investasi.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
-
Siapa yang menjabat sebagai Direktur Utama BNI? Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, eksistensi turnamen ini yang konsisten diselenggarakan dan mengundang Para Pemain Golf Top dari seluruh Dunia, telah mendorong BNI untuk terus mendukung kegiatan ini dan berkomitmen sebagai Title Sponsor terhadap Indonesian Masters 2023.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
"Salah satu keberatan mereka adalah itu (GPN). Bahwa ada, gini, mereka mempersoalkan bahwa kenapa kalau asing masuk untuk perusahaan switching hanya boleh sahamnya 20 persen. Memang aturan BI gitu. Kalau asing masuk, boleh, tapi hanya 20 persen punya saham. Berarti harus join dengan investor yang lain. Nah itu dia marah itu, masa 20 persen," ujarnya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/7).
Menko Darmin menjelaskan, selama ini ada dua perusahaan switching asal negara Paman Sam beroperasi di Indonesia yaitu Visa dan Mastercard. Di mana selama ini, penarikan melalui kedua sistem tersebut dikenai biaya karena proses transaksi dilakukan di luar negeri.
"Jadi persoalan kita dari dulu dengan Mastercard dengan Visa sebenarnya adalah kalau anda gesek Visa di sini atau Master dia akan terus keluar diproses di sana dan anda bayar tanpa anda tahu. Gimana ceritanya anda enggak tahu, karena yang bayar itu bank nya dan banknya menutupkan biayanya ke anda," jelasnya.
"Dan itu uangnya banyak, USD 2 miliar setahun. Nah Bank Indonesia itu keberatan. Ya sebenarnya dulu, waktu saya di Bank Indonesia juga keberatan kenapa harus keluar. Kalau transaksi disini. Disini aja diproses. Jangan harus keluar," sambungnya.
Sebagai informasi, kebijakan GPN memang merugikan dua perusahaan switching asal Amerika Serikat, Visa dan Mastercard. Dengan GPN, Visa dan Mastercard tidak bisa secara langsung memproses transaksi kartu debit.
Aturan tersebut, telah membuat bisnis Visa dan Mastercard mengecil. Namun, Bank Indonesia pada waktu lalu menegaskan, implementasi GPN hanya bertujuan untuk membuat efisiensi transaksi sehingga tidak ada lagi transaksi kartu debit yang diproses di Singapura.
Baca juga:
Tanggapan bos BI soal GPN disebut jadi penyebab AS bersiap perang dagang dengan RI
Sistem GPN jadi penyebab AS evaluasi impor 124 produk Indonesia
Penjelasan BI soal penyebab kartu GPN belum bisa digunakan di luar negeri
Riset: Penerapan sistem GPN perlu dibenahi agar tak hambat industri pembayaran
Per Mei, 400.000 kartu debit sudah berlogo GPN
OJK soal kartu GPN: Cita-cita sejak 15 tahun yang lalu sudah terwujud