Menko Darmin sebut ada 31.937 aturan hambat investasi dalam negeri
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan saat ini kemudahan perizinan di Indonesia belum tergolong baik. Sebab, ada ribuan peraturan pengurusan perizinan yang menghambat investor menanamkan investasi di Indonesia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan saat ini kemudahan perizinan di Indonesia belum tergolong baik. Sebab, ada ribuan peraturan pengurusan perizinan yang menghambat investor menanamkan investasi di Indonesia.
"Kemudahan berusaha sudah baik? Belum. Kita coba hitung aturan yang ada soal perizinan. Bahwa dari Pra PP sampai ke Peraturan Menteri ada 31.937 peraturan mengenai perizinan, itu terlalu banyak," ujarnya di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa (24/4).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang menjadi fokus utama Menko Perekonomian dalam pengembangan industri hijau di Indonesia? Dalam pengembangan industri hijau di Indonesia, pemerintah mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya. Termasuk mendorong kebijakan hilirisasi yang arahnya sejalan dengan tren pengembangan industri hijau tersebut.
-
Bagaimana cara memastikan keamanan investasi dalam manajemen keuangan? Untuk memastikan keamanan investasi, yaitu, dana harus diinvestasikan dalam usaha yang aman sehingga tingkat pengembalian yang memadai dapat dicapai.
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Bagaimana Indra Kenz, Doni Salmanan, dan Wahyu Kenzo mempromosikan investasi bodong mereka? Indra Kenz kerap membuat konten yang memamerkan harta seperti rumah mewah, mobil sport hingga fashion branded.
"Di daerah berapa? Di daerah provinsi, kabupaten, kota ada 35.709 peraturan yang mengatur perizininan. Bayangkan betapa semangatnya kita membuat aturan," tambahnya.
Menghadapi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan 16 paket kebijakan untuk menarik minat investor. Namun demikian, hasilnya belum juga membuahkan hasil yang maksimal.
"Kita sudah buat 16 paket deregulasi tapi tetap saja kritiknya di lapangan tidak terlalu terlihat hasilnya. Kalau yang diatur hanya investasi yang sifatnya administratif itu tidak akan berpengaruh banyak ke operasional," jelasnya.
Untuk itu menyelesaikan hal tersebut pemerintah telah menyiapkan sistem perizinan satu pintu yang dilakukan secara online (Online Single Submission). Di mana sistem tersebut akan diluncurkan pada Mei mendatang.
"Berangkat dari situasi itu kita ingin membuat suatu perubahan besar dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Jangan bayangkan hanya pengusaha besar namun juga pengusaha kecil. Itu namanya single submission," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji pemberian insentif dan mendorong pelaksanaan pendidikan vokasi bagi tenaga kerja. Sehingga ke depan, investasi bisa berdampak baik bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
"Kedua yang disiapkan pemerintah untuk menarik hati investor adalah memberikan kemudahan dalam bentuk insentif. Kita satukan dia dalam single submission sehingga ketika di aplikasi dia tahu dia dapat insentif atau tidak, tax holiday atau tidak. Semuanya akan jelas di PTSP. Kalau dia UMKM larinya PPh finalnya 1 persen jika omsetnya sampai Rp 4,8 miliar. Ke depannya itu akan menjadi 0,5 persen," jelasnya.
Sementara itu, bagi perusahaan yang berperan memberikan pendidikan vokasi pemerintah masih mengkaji pemberian tax deduction (pengurangan pajak) sekitar 150 persen.
"Saya juga mau kita punya SDM yang baik di berbagai bidang. Yang dilakukan pemerintah adalah jika dia membantu melakukan pendidikan vokasi untuk orang banyak kita akan ganti dana yang dia gunakan bahkan lebih banyak. Kita belum putuskan mau ganti 100 atau 150," tandasnya.
Baca juga:
Hingga Maret 2018, investasi EBT baru mencapai 14,7 persen
BKPM prediksi kemudahan izin pekerja asing masuk RI lejitkan investasi 20 persen
Surga investasi di Kota Palu
BI sebut tahun politik beri dampak positif bagi investasi RI
Manulife Aset Manajemen gandeng MES kembangkan pasar modal syariah
Mei 2018, Satgas Waspada Investasi panggil 15 entitas diduga ilegal