Menko Darmin sebut persiapan peluncuran perizinan online sudah 88 persen
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, hingga kini kesiapan kabupaten dan kota dalam peluncuran online single submission (OSS) telah mencapai 88 persen. Dia optimis, peluncuran OSS akan dilakukan sebelum akhir bulan Mei 2018 setelah sebelumnya tertunda pada April lalu.
Pemerintah terus berkomitmen mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Aturan ini merupakan landasan pemerintah dalam menerapkan sistem perizinan online terintegrasi (online single submission) seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, hingga kini kesiapan kabupaten dan kota telah mencapai 88 persen. Dia optimis, peluncuran OSS akan dilakukan sebelum akhir bulan Mei 2018 setelah sebelumnya tertunda pada April lalu.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Di mana KKP mengadakan pertemuan untuk membahas kemitraan usaha pemindangan? Pada saat membuka FGD (Focus Group Discussion) Fasilitasi Kemitraan Pengadaan dan Penyimpanan Bahan Baku Pemindangan di Tulungagung, dia mengingatkan pentingnya memenuhi persyaratan, seperti kelengkapan perijinan berusaha, peningkatan kualitas produk, dan menjaga higienitasnya agar makin berdaya saing.
"Platform sudah selesai, reform sudah selesai. Satgas di pusat dan provinsi selesai, di kabupaten 88 persen itu sudah selesai dan yang enggak selesai begitu dia bentuk satgas dia akan ikut. Kapan dilaunching rencananya bulan ini sebelum akhir bulan," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/5).
Adapun kendala peluncuran OSS yang saat ini tengah diselesaikan oleh pemerintah adalah kesiapan organisasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang akan mengatur masuknya investor ke dalam sistem. "Yang masih disiapkan sebenarnya adalah organisasi di bawah BKPM. Begitu SDM nya terbentuk kita yakin jalan full sepenuhnya," jelas Darmin.
Darmin menjelaskan, peluncuran OSS ini sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri. Di mana selama ini, sistem pengurusan izin di Indonesia masih banyak dikeluhkan oleh investor.
"Ide dasarnya adalah diperlukan suatu platform secara nasional yang mengcover dan meliputi pusat dan daerah karena masalah birokrasi dan perizinan itu dikeluhkan. Malah makin rumit makin ke daerah. Platform ini harus bekerja sedemikian rupa sehingga satu perizinan harus di reform secara besar-besaran sampai tinggal yang benar-benar perlu saja, kalau tidak perlu hilangkan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKPM Thomas Lembong menjelaskan, pihaknya terus mempercepat pembentukan organisasi untuk mengawal OSS. Hal ini telah didiskusikan dengan tim Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
"Banyak sekali kaitannya dengan struktur organisasi. Kami sudah sampaikan beberapa opsi untuk penyesuaian struktur SDM kepada Menko Ekonomi dan diskusi sedang berlangsung antara tim Kemenko Perekonomian, tim KemenPAN-RB dan tim BKPM. Jadi penyesuaian struktur sedang dalam proses," jelasnya.
Thomas menambahkan, akan ada sebanyak 614 anggota yang akan diatur dalam penerapan OSS untuk mempermudah investasi. "Ini kalau semua sekjen kementerian lembaga berarti itu lebih dari 50. Sekda provinsi 34 ditambah pemda kabupaten kota 530 itu. Jadi satgas nasional semua itu lebih dari 600. Inilah satgas nasional yang dibentuk Perpres yang diketuai Menko Perekonomian," tandasnya.
Baca juga:
Pemerintah kembali tunda peluncuran online single submission, ini alasannya
Sistem online single submission siap diluncurkan sebelum 20 Mei 2018
Pemerintah siapkan satgas jaga kelancaran online single submission
Ini kemudahan pengurusan izin berusaha di sistem online single submission
Presiden Jokowi ingatkan pentingnya perizinan berusaha terintegrasi untuk investasi